1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ceklis Kode Kriteria

KETERANGAN KRITERIA
KODE
KRITERIA
A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan  
  A1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan  
    1. Profil pengadilan, meliputi  
      a. Tugas pokok dan fungsi,serta yurisdiksi pengadilan; A1.1A
      b. struktur organisasi pengadilan; A1.1B
      c. alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan (ket: situs resmi diganti dengan alamat email); A1.1C
      d. daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan; A1.1D
      e. profil singkat Pimpinan, Pejabat struktural, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesekretariatan dan A1.1E
      f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK. A1.1F
    2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan.     A1.2
    3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban pengadilan.     A1.3
    4. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.  A1.4
  A.2. Informasi yang Berkaitan dengan Hak Masyarakat  
    1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.  A2.1
    2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai.  A2.2
    3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai.  A2.3
    4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.  A2.4
    5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.  A2.5
    6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.  A2.6
   A.3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan  
     1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  A3.1
      a. nama program dan kegiatan;
      b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
      c. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
      d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan
      e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA).
     2. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) /LKjIP  A3.2
    3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:  A3.3
      a. rencana dan laporan realisasi anggaran (Pendapatan & Belanja);
      b. neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
    4. Ringkasan daftar aset dan inventaris.  A3.4
    5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.  A3.5
   A.4. Informasi Laporan Akses Informasi  A4
    Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 
    a. jumlah permohonan informasi yang diterima;
    b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
    c. jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; 
    d. alasan penolakan permohonan informasi.  
  A.5. Informasi Lain     A5
    Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor pengadilan (ket: diganti dengan informasi terkait dengan pengunjung website)
B. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh MA      
C. Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik  
  C.1. Umum  
    Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan dan MA sebagaimana dimaksud bagian II.A dan II.B di atas.2.  
  C.2. Informasi tentang Perkara dan Persidangan     
    1. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi). C2.1
    2. Informasi dalam Buku Register Perkara. C2.2
    3.

Data statistik perkara :

 
     

Statistik Perkara diterima dan diputus berdasarkan jenis perkara.

C2.3
    4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara. C2.4
    5. Laporan penggunaan biaya perkara. C2.5
  C.3.  Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan  
    1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya. C3.1
    2.  Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (misalnya sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik). C3.2
    3.  Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan. C3.3
    4. Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan. C3.4
    5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim. C3.5
  C.4. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian      
    1. Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan. C4.1
    2. Naskah seluruh Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA dan Surat Edaran MA yang telah disahkan atau C4.2
      a. keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan;  
      b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia; 
      c. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap didiskusikan secara lebih luas;
      d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan  
      e. tahap kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.
    3. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.  C4.3
    4. Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan.  C4.4
    5. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.  C4.5
    6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum  C4.6
  C.5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan   
    1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan pengadilan.  C5.1
    2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan.  C5.2
    3. Profil Pimpinan, Hakim, Panitera & Sekretaris, Pejabat Kepaniteraan, Pejabat Kesekretariatan, PP, Staf Kepaniteraan, Staf Kabag Umum dan Keuangan, Staf Kabag Perencanaan dan Kepegawaian yang meliputi:  C5.3
      a. nama;
      b. riwayat pekerjaan; 
      c. posisi;  
      d. riwayat pendidikan; dan 
      e. penghargaan yang diterima (apabila ada). 
    4. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran hakim dan pegawai.  C5.4
    5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.  C5.5
    6. Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.  C5.6
    7. Surat-menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.   C5.7
    8. Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja.  C5.8
  C.6. Informasi Lain  
    a. Penggunaan Bahasa Inggris. C6.1
    b. Penggunaan bahasa asing Non Inggris. C6.2