1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Penghargaan KI Lampung Kepada PTA

Penghargaan KI Lampung Kepada PTA

PTA Bandar Lampung Raih Peringkat II Keterbukaan Informasi di Provinsi Lampung

Bandarlampung, www.pta-bandarlampung.go.id

Memasuki penghujung tahun 2017, tepat tanggal 6 Desember 2017 Komisi Informasi Provinsi Lampung memberikan Anugerah Peringk... Read more...

Wakil Ketua PTA Raih Gelar Doktor

Wakil Ketua PTA Raih Gelar Doktor

Yogyakarta | pta-bandarlampung.go.id
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Drs. H. Syahril, S.H., M.H., akihrnya berhasil meraih gelar Doktor Hukum Islam pada Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Dalam Sidang Terbuka yang dilaksanakan pada Rabu (8/11/2017) pukul 13.00 WIB, ia menjabarkan Disertasinya tentang “PERADILAN AGAMA SEBAGAI PERADILAN NEGARA DALAM DINAMIKA CITA HUKUM INDONESI... Read more...

Inilah 3 Kewajiban Manusia terhadap Al-Qur’an

Inilah 3 Kewajiban Manusia terhadap Al-Qur’an

Lampung|pta-bandarlampung.go.id
Al-Qur’an, Kitab suci Umat Islam yang pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Al-Qur’an adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau-lah Nabi dan Rasul terakhir, pun dengan Al-Qur’an yang menjadi kitab suci terakhir. Al-Qur’an bukan dibuat oleh Nabi Muhammad, sebab beliau tidak bisa membaca. Nabi Muhammad SAW hanyalah perantara dar... Read more...

Pelantikan Pengurus IPASPI Daerah Oleh Ketua Umum IPASPI Pusat

Pelantikan Pengurus IPASPI Daerah Oleh Ketua Umum IPASPI Pusat

Lampung|pta-bandarlampung.go.id
Selasa, 14 Nopember 2017, bertempat di Swiss Belhotel Bandar Lampung, Pengurus IPASPI (Ikatan Panitera-Sekretaris Pengadilan Indonesia) Lampung, telah resmi dilantik oleh Ketua Umum IPASPI Pusat Dr. H. Teuku Ilzanor,SH,SE,M.Hum, Periode 2016-2019.

<... Read more...

KPTA Bandar Lampung Sampaikan Hasil Pembinaan Ketua MA

KPTA Bandar Lampung Sampaikan Hasil Pembinaan Ketua MA

Lampung|pta-bandarlampung.go.id
Senin (13/11/2017), seluruh Hakim, Panitera dan Sekretaris serta seluruh pegawai PTA Bandar Lampung memenuhi ruang Aula PTA Bandar Lampung guna mendengarkan hasil Pembinaan Ketua Mahkamah Agung RI pada saat sesudah Pelantikan 5 orang Hakim Agung di Jakarta oleh Ketua PTA Bandar Lampung Drs.H.Endang Ali ... Read more...

Peringatan Hari Pahlawan 2017 "Perkokoh Persatuan Membangun Negeri"

Peringatan Hari Pahlawan 2017

Bandar Lampung, Jum’at 10 November 2017, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. H. Endang Ali Ma’sum,SH.,MH memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional dihalaman parkir Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Upacara yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB ini berjalan dengan penuh khidmat, tertib dan sederhana.

Read more...

UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-89

UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-89

Jum’at 27 Oktober 2017, bertempat di Lapangan Upacara Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dilaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-89. Upacara yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB ini berjalan dengan khidmat dan kesan semangat kepada para generasi muda yang memberikan harapan cemerlang di masa mendat... Read more...

Penilaian Komisi Informasi

Penilaian Komisi Informasi

PTA Lampung Lolos Verifikasi Self Assesment Questinnaire (SQA) Keterbukaan Informasi Publik

Bandarlampung, pta-bandarlampung.go.id.

Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tahun 2017 ini, menyelenggarakan penilaian Keterbukaan Informasi Publik  bagi badan publik se Provinsi Lampung, penialaian ini dikelompokkan dalam kategori Org... Read more...

Siap Laksanakan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI, Hakim dan ASN PTA Bandar Lampung Tandatangani Surat Pernyataan

Siap Laksanakan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI, Hakim dan ASN PTA Bandar Lampung Tandatangani Surat Pernyataan

pta-bandarlampung.go.id|Bandar Lampung

Senin, (9/10/17) selepas apel pagi seluruh Hakim Tinggi dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menandatangani surat pernyataan siap melaksanakan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI. Maklumat yang dimaksud adalah Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang dia... Read more...

Rekonstruksi Pemikiran Hakim Dalam Mewujudkan Supremasi Moral Justice

Rekonstruksi Pemikiran Hakim Dalam Mewujudkan Supremasi Moral Justice

Dr. H. Abdul Manaf, MH : Orang Yang Mempunyai Ilmu Pengetahuan adalah Orang Yang mempunyai Power.

Bandar Lampung, pta-bandarlampung.go.id

Orang Yang Mempunyai Ilmu Pengetahuan adalah Orang Yang mempunyai Power, demikian peng... Read more...

UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA DI PTA BANDAR LAMPUNG

UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA DI PTA BANDAR LAMPUNG

Bandarlampung, Senin 2 Oktober 2017 Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mengikuti Upacara memperingati hari Kesaktian Pancasila di halaman gedung Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Bapak Drs. H. Endang Ali Maksum, SH.MH.

Upacara bendera ini dilaksanakan demi mengenang jasa-jasa para pahlawan revolusi dan kesaktia... Read more...

Previous
Next

Pengadilan Agama Tulang Bawang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden (Kepres) nomor 145 tahun 1998 tentang pembentukan Pengadilan Agama Tulang Bawang dan Pengadilan Agama Tanggamus. Sementara pembentukan Kepaniteraannya didasari kepada keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor : KMA/014/SK/III/1999 tanggal 17 Maret 1999 dan secara resmi mulai beroprasi terhitung sejak tanggal 20 Maret 1999.


Sejalan dengan perkembangannya, pada tahun 2004 dengan Undang-undang No. 4 tahun 2004 Peradilan Agama berada satu atap dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah lebih dari setengah abad lamanya berinduk di Lembaga Ekskutif, Departemen Agama Republik Indonesia.

Dua tahun berikutnya, Undang-undang No. 7 tahun 1989 diubah menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menjadikan Pengadilan Agama semakin Eksis dengan pengelolaan Teknis yudicial maupun non Yudicial setara dengan 3 lingkungan Peradilan lainnya berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Khusus bagi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sejak tahun 2005 telah dimasukkan menjadi anggota tidak tetap Muspida Kabupaten Tulang Bawang dan untuk tahun 2007 telah dikeluarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang No.20 tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Dimana Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang masuk sebagai anggota tidak tetap Muspida Tulang Bawang. Kedudukannya di dalam jajaran Muspida Plus ini terkait dengan pasal 52 UU No.7 tahun 1989. senagaimana diubah dengan UU No.3 tahun 2006, yang berfungsi sebagai Penasehat Hukum Islam di daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa, tugas pokok Pengadilan Agama Tulang Bawang berdasarkan Pasal 49 Kundang-undang Nomor 3 tahun 2006 adalah :

Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; i. Ekonomi Syaria’ah;

Pada saat terbentuknya/berdirinya Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 20 Maret 1997 wilayah Kabupaten Tulang Bawang pada saat itu memiliki wilayah terluas, 22% dari wilayah Propinsi Lampung. Dengan menyadari besarnya tantangan dan upaya percepatan pembangunan serta memperpendek rentang kendali pelayanan publik di wilayah Sai Bumi Nengah Nyappur ini, maka segenap elemen masyarakat dan sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang,
Pada tahun 2008 Kabupaten Tulang Bawang ini dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah daerah otonom baru (DOB) dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Mesuji dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat. Setelah wilayah ini dimekarkan, saat ini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah ± 4.385,84 Km2, yang tersebar dalam 15 wilayah Pemerintahan Kecamatan, 4 Kelurahan dan 148 Kampung. Walaupun wilayah ini telah dimekarkan, Kabupaten Tulang Bawang tetap memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keragaman budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam upaya mencapai kesejahteraan segenap lapisan masyarakat.
Kabupaten Tulang Bawang hanya berjarak sekitar 120 Km Ibukota Propinsi Lampung, Bandar Lampung. Sedangkan dari Jakarta dengan menggunakan transportasi udara ± 45 menit dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Raden Intan II (Branti) dilanjutkan dengan 2 jam jalan darat menuju kota Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Bagi yang ingin menggunakan transportasi darat jarak dari Jakarta ke Menggala  dapat ditempuh ± 8 jam melewati Pelabuhan Laut Merak Bakauheni.
.

Geografis

Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibukota Menggala, berjarak kurang lebih 120 km dari Ibukota Propinsi.

Batas-batas Wilayah kabupaten sbb:

Sebelah Utara : Kabupaten Mesuji
Sebelah selatan : Kabupaten Lampung Tengah
Sebelah Timur : Laut Jawa
Sebelah Barat : Kabupaten Tulang Bawang Barat

 

Nama Resmi : Kabupaten Tulang Bawang
Ibukota : Menggala
Luas Wilayah : 7.770,84 Km2
Jumlah Penduduk : 743.945 jiwa
Wilayah Administrasi : 16 Kecamatan
Bupati : Drs. Hi. Abdurachman Sarbini, SH., MH.
Alamat Kantor : Jl. Cemara Gunung Sakti, Menggala
    Telp. (0726) 21030 Fax. (0726)21040

Kabupaten Tulang Bawang berada pada arah utara selatan 3o45 4o40 dan arah timur barat 104o55 105o55 dengan ibukota Menggala yang berjarak kurang lebih 120 km dari ibukota provinsi. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah utara, Kabupaten Lampung Tengah di sebelah selatan, Laut Jawa di sebelah timur dan Kabupaten Lampung Utara di sebelah barat. Daerah Kabupaten Tulang Bawag beriklim tropis dengan musim hujan dan kemarau berganti sepanjang tahun. Temperatur rata-rata 31o Celcius dengan curah hujan rata-rata 2.000 2.500 mm/tahun.

  1. PENGADUAN
  2. BANTUAN HUKUM
  3. PERMOHONAN INFORMASI
  4. STANDAR PELAYANAN
  5. DIREKTORI PUTUSAN BANDING

   Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)


 

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 


 


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah  menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.