1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

PROSEDUR KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI


A.   Syarat dan Prosedur Pengajuan

  1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut :
    1. Adanya penolakan atas permohonan informasi;
    2. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam bagian II. A;
    3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
    4. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
    5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
    6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
    7. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.
  2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.


B. Registrasi

  1. Petugas informasi wajib memberikan formulir keberatan kepada pemohon untuk diisi  dan  membantu  pengisiannya  jika  diperlukan  (Format Formulir  Keberatan dalam Lampiran IX).
  2. Petugas  Informasi  langsung  memberikan  salinan  formulir  keberatan sebagai tanda terima pengajuan keberatan.
  3. Petugas   Informasi   wajib   mencatat   pengajuan   keberatan   dalam   Register Keberatan (Format Register Keberatan dalam Lampiran X) dan meneruskannya kepada  atasan  PPID  dengan  tembusan  kepada  PPID  dalam  waktu  selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diajukan.


C.Tanggapan Atas Keberatan

  1. Atasan  PPID  wajib  memberikan  tanggapan  dalam  bentuk  keputusan  tertulis yang  disampaikan  kepada  Petugas  PPID  dengan  tembusan  kepada  PPID selambat-lambatnya   dalam   waktu   20   (dua   puluh)   hari   sejak   dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan.
  2. Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat :
    • Tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan
    • Nomor surat tanggapan atas keberatan;
    • Tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID atas keberatan yang diajukan yang berisi salah satu atau beberapa hal sebagai berikut :
      1. Mendukung sikap  atau putusan  PPID  disertai  alasan  dan  pertimbangan yang jelas;
      2. Membatalkan putusan PPID dan/atau memerintahkan PPID untuk memberikan   sebagian   atau   seluruh  informasi   yang   diminta   kepada Pemohon  dalam  jangka  waktu  tertentu selambat-lambat 14  (empat belas) hari kerja;
      3. Memerintahkan PPID     untuk     menjalankan     kewajibannya     dalam memberikan  pelayanan informasi  sesuai  dengan  Undang-undang  dan peraturan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu selambat-lambat 14 (empat belas) hari kerja;
      4. Menetapkan biaya  yang  wajar  yang  dapat  dikenakan  kepada  pemohon informasi (Format Surat Tanggapan Atas Keberatan dalam Lampiran XI)
  3. Petugas  Informasi  menyampaikan  atau  mengirimkan  keputusan  Atasan  PPID kepada Pemohon atau kuasanya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja  sejak  menerima  tanggapan  dari  Atasan  PPID  dan ditembuskan  ke  PPID serta Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.


D.Upaya atas Tidak Ditanggapinya / Tidak Puasnya Tanggapan Keberatan

  1. Pemohon  yang  mengajukan  keberatan  yang  tidak  puas  dengan  keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.

 

E. TATA CARA PENGUJIAN KONSEKUENSI

  1. Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon (format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III).
  2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan (format Register Permohonan dalam Lampiran IV).
  3. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID.
  4. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
  5. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan.
  6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak (untuk menolak permohonan: format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V).
  7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima (untuk memberikan ijin: format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI).
  8. Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima.
  9. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
  10. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima (Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII).
  11. Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya.
  12. Petugas Informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi.
  13. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar.
  14. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 (tiga) hari kerja.
  15. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan.
     

Sumber : SK KMA NOMOR 1 - 144/KMA/SK/1/2011