1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Peraturan dan Kebijakan bagi Masyarakat Kurang Mampu

Peraturan yang menyangkut hal-hal mengenai "Layanan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu" adalah berdasarkan : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.


 

Kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam peraturan tersebut yakni sebagai berikut :

Pasal 2

Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berazaskan :

  1. Keadilan;
  2. Sederhana, cepat, dan biaya ringan;
  3. Non diskriminatif;
  4. Transparansi;
  5. Akuntabilitas;
  6. Efektivitas dan efisiensi;
  7. Bertanggung jawab; dan
  8. Profesional.

Pasal 6

(1) Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara melalui anggaran Mahkama Agung RI.

(2) Mahkamah Agung dapat melaksanakan layanan bagi masyarakat tidak mampu yang sumber anggarannya berasal dari pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 7

Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara :

(1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.

(2) Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan :

  1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kertu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instans lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tdak mampu.