1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Posbakum bagi Masyarakat Kurang Mampu

POSBAKUM PENGADILAN

(Pasal 22 dan 25 Perma Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan)

PENERIMA LAYANAN DI POSBAKUM PENGADILAN

  1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan.
  2. Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan melampirkan :
    1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
    2. Surat Keterangan  Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tdak mampu, atau
    3. Surat pernyataan tidak mempu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.
  3. Orang atau sekelompok orang sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :
    1. penggugat/pemohon, atau
    2. tergugat/termohon, atau
    3. terdakwa, atau
    4. saksi.


 

JENIS LAYANAN DI POSBAKUM PENGADILAN

Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa :

  1. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum;
  2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;
  3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.


 

KERJASAMA KELEMBAGAAN DENGAN PEMBERI LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN

  1. Kerjasama kelembagaan dengan pemberi layanan Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) wajib dilakukan Pengadilan dengan lembaga berupa :
    1. lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum, dan / atau
    2. unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat, dan / atau
    3. lembaga konsultasi dan bantuan hokum perguruan tinggi.
  2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pengadilan dengan lebih dari satu lembaga.
  3. Pengadilan yang ada dalam wilayah hukumnya tidak terdapat lembaga
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sementara dapat bekerja sama secara perorangan dengan advokat.
  4. Advokat dapat membuat tim yang terdiri dari Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah yang berada dibawah tanggung jawab advokat dalam hal kerjasama perorangan.
  5. Dalam hal Pengadilan tidak dapat melakukan kerja sama dengan advokat sebagaimana dimaksud di dalam ayat (3), Pengadilan sementara dapat kerjasama secara perorangan dengan sarjana Hukum dan Sarjana Syariah.
  6. Kerjasama kelembagaan dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi sesuai tahun anggaran.
  7. Dalam hal kerjasama dengan permberian Layanan Posbakum Pengadilan terpaksa dilakukan sementara dengan perseorangan sambil menunggu adanya lembaga yang memenuhi syarat bagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dilakukan melalui suatu perjanjian kerjasama yang berlaku dan dievaluasi untuk satu tahun anggaran saja.


 

KRITERIA LEMBAGA PEMBERIAN LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN

Lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan untuk menjadi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :  

  1. Berbentuk badan hukum;
  2. Berdomisili di wilayah hukum Pengadilan;
  3. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan /atau beracara di Pengadilan.
  4. Memiliki minimal satu orang advokat;
  5. Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum;
  6. Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah;
  7. Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan.
  8. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.
  9. Kewajiban pemberi Layanan Posbakum Pengadilan


KEWAJIBAN PEMBERI LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN

Kewajiban pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dan / atau Petugas Posbakum Pengadilan adalah :

  1. Memberikan layanan yang professional dan bertanggungjawab.
  2. Yang dimaksud dengan professional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bersungguh-sungguh dalam memberikan layanan berdasarkan keahlian, kompetensi, wawasan dan tingkat pendidikan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan sebagai orang yang telah memiliki izin advokat atau gelar Sarjana Hukum atau gelar Sarjana Syariah.
  3. Yang dimaksud dengan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan layanan yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan hukum, baik hokum materiil maupun hukum formil secara sebaik-baiknya dan bersedia menanggung akibat dari pelaksanaan layanan yang diberikannya.
  4. Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.
  5. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan konprehensif.
  6. Yang dimaksud seimbang sebagaimana pada ayat (5) adalah mengutamakan kepentingan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk mencapai keadilan, tanpa menjatuhkan pihak lain atau menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. 
  7. Yang dimaksud dengan komprehensif sebagaimana pada ayat (5) adalah memberikan konsultasi atau advis hokum yang memperhatikan segala aspek dari hukum materiil mauprun hukum formil sehingga penerimaan layanan Posbakum Pengadilan dapat mencapai keadilan yang sebaik-baiknya dalam menjalankan perkaranya.
  8. Dalam hal Pengadilan bekerjasama dengan lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan, pembuatan dokumen yang dilakukan oleh Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah wajib mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Advokat pada Lembaga  pemberi layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan sebelum diserahkan kepada penerima layanan Posbakum Pengadilan.
  9. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari penerima layanan Posbakum Pengadilan.
  10. Menjalankan perinsip-perinsip perlindungan  terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.
  11. Menghindari konflik kepentingan dengan penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
  12. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada ketua Pengadilan.
  13. Bekerja sama dengan petugas Pengadilan yang ditunjuk ketua Pengadilan dalam menjaga dan memelihara ketertiban penyelenggaraan dan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan.
  14. Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan melakukan pengawasan bersama-sama dengan ketua Pengadilan terhadap kualitas layanan yang diberikan Petugas Posbakum Pengadilan dari Lembaganya.


 

HAK PEMBERI LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN

Dalam menjalangkan kewajibannya Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan berhak atas :

  1. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum di Pengadilan.
  2. Imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh Pengadilan dari anggaran satuan Pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan.
  3. Mendapatkan bukti, informasi, dan/ atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.


 

LARANGAN BAGI PEMBERI LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN

Larangan bagi Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dalam memberikan layanan Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dilarang untuk:

  1. Membedakan perlakuan terhadap Penerima Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan jenis kelamin, agama, polotik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.
  2. Melakukan diskriminasi terhadap penerima Posbakum Pengadilan karena yang bersangkutan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, atau orang lanjut usia.
  3. Memberikan informasi, konsultasi dan advis hukum yang tidak memiliki dasar hukum materiil maupun tidak sesuai dengan hukum formil.
  4. Memberikan dokumen hukum kepada penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk digunakan dalam persidangan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari advokat pada lembaga penerima layanan Posbakum Pengadilan terkait.
  5. Membuka rahasia penerima layanan Posbakum Pengadilan sehubungan dengan perkaranya.
  6. Memberikan layanan kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon dalam satu berkas perkara oleh petugas Posbakum Pengadilan yang sama.
  7. Memberikan informasi, konsultasi, atau advis hokum yang tidak berkualitas, yang secara berkala akan dievaluasi oleh Ketua Pengadilan dan kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bersangkutan.
  8. Membuat kesalahan fatal dalam pembuatan dokumen hukum yang mengakibatkan penerima layanan Posbakum Pengadilan dirugikan dalam persidangan.
  9. Menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun dari penerima layanan Posbakum Pengadilan dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang bersangkutan.
  10. Meminta biaya atas layanan yang diberikan kepada penerima layanan Posbakum Pengadilan .
  11. Memberikan janji-janji sehubungan dengan layanan atau perkara terkait.
  12. Menjamin kepada penerima layanan Posbakum Pengadilan bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
  13. Menggugakan sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan untuk kepentingan pribadi atau lembaga pemberi layanan atau kepentingan lain yang tidak sejalan dengan kepentingan layanan hukum.


 

MEKANISME SANKSI BAGI PEMBERI LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN

  1. Berdasarkan aduan atau keluhan yang masuk, Ketua Pengadilan melakukan klarifikasi dan/atau pemeriksaan terhadap Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan berdasarkan :
    1. Mekanisme pengawasan dan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dan/atau
    2. Mekanisme Pengaduan atau keluhan sebagaimana dimaksud dalam PasalProses klarifikasi dan /atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan berikut :
      1. Ketua Pengadilan mengirimkan surat kepada petugas Posbakum Pengadilan dan/atau Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan mengenai dugaan pelanggaran kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 30.
      2. Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dan / atau Petugas Posbakum Pengadilan sepengetahuan kepala lembaganya memberikan tanggapan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penerimaan surat dari Ketua Pengadilan.
      3. Ketua Pengadilan dapat memanggil dan meminta keterangan lisan dari Petugas Posbakum Pengadilan  dan/atau Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang diduga melakukan pelanggaran.
    3. Berdasarkan hasil klarifikasi dan/atau pemeriksaan dengan mempertimbangkan tanggapan Kepala Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dan/atau Petugas Posbakum Pengadilan, Ketua Pengadilan dapat menjatuhkan sanksi berupa :
      1. Peringatan lisan;
      2. Peringatan tertulis;
      3. Pemberhentian sementara;
      4. Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan.


 

MEKANISME PEMBERIAN LAYANAN DI POSBAKUM PENGADILAN

  1. Orang atau sekelompok orang mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
  2. Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
  3. Pemberi layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara Penerima Layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari :
    1. Formulir permohonan.
    2. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
    3. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan.
    4. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan.
    5. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditanda tangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
  4. Apabila penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
  5. Apabila penerima Layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hokum berupa pendampingan di sidang Pengadilan, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma.