1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Daftar Badan Publik

BADAN PUBLIK 


A. LEMBAGA EKSEKUTIF 
Misalnya: 
1. Kementerian Negara (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009) 
a. Kementerian Koordinator 
­ Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 
­ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
­ Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat 
b. Kementerian 
- Kementerian Sekretariat Negara 
- Kementerian Dalam Negeri 
- Kementerian Luar Negeri 
- Kementerian Pertahanan 
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
- Kementerian Keuangan 
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
- Kementerian Perindustrian 
- Kementerian Perdagangan 
- Kementerian Pertanian 
- Kementerian Kehutanan 
- Kementerian Perhubungan 
- Kementerian Kelautan dan Perikanan 
- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
- Kementerian Pekerjaan Umum 
- Kementerian Kesehatan 
- Kementerian Pendidikan Nasional 
- Kementerian Sosial 
- Kementerian Agama 
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 
- Kementerian Komunikasi dan Informatika 
- Kementerian Riset dan Teknologi 
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
- Kementerian Lingkungan Hidup 
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
- Kementerian Perumahan Rakyat; dan 
- Kementerian Pemuda dan Olahraga

2. Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
Misalnya: 
a. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 
b. Badan Intelijen Negara (BIN) 
c. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
d. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
e. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
f. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) 
g. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) 
h. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
i. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK) 
j. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 
k. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
l. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata; 
m. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 
n. Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
o. Badan Pusat Statistik (BPS) 
p. Badan Standardisasi Nasional (BSN) 
q. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 
r. Badan Urusan Logistik (BULOG) 
s. Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
t. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
u. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 
v. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 
 
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia 
a. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia 
b. Kepolisian Daerah 
c. Kepolisan Resort 
d. Kepolisian Sektor 
 
4. Kejaksaan Republik Indonesia 
a. Kejaksaaan Agung 
b. Kejaksaaan Tinggi 
c. Kejaksaan Negeri 
 
5. Tentara Nasional Indonesia 
 
6. Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) 
a. Pemerintah Daerah Provinsi  
b. DPRD Provinsi 
c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
d. DPRD Kabupaten/Kota 
 
7. Pemerintahan Desa (UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005) 
a. Pemerintah Desa 
b. Badan Permusyawaratan Desa 
 
 
B. LEMBAGA LEGISLATIF (berdasarkan UUD 1945 & UU No. 27 Tahun 2009 
tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD) 
 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 
 
2. Dewan Perwakilan Rakyat RI 
 
3. Dewan Perwakilan Daerah RI 
 
 
C. LEMBAGA YUDIKATIF 
Misalnya: 
1. Mahkamah Agung RI 
a. Peradilan Umum 
­ Pengadilan Negeri 
­ Pengadilan Tinggi 
­ Pengadilan Khusus dibawahnya, antara lain: Pengadilan Niaga, Pengadilan 
HAM, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan, Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi. 
b. Peradilan Agama 
­ Pengadilan Agama 
­ Pengadilan Tinggi Agama 
c. Peradilan Militer 
­ Pengadilan Militer 
­ Pengadilan Militer Tinggi 
­ Pengadilan Militer Utama 
­ Pengadilan Militer Pertempuran 
d. Peradilan Tata Usaha Negara 
­ Pengadilan Tata Usaha Negara 
­ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
­ Pengadilan Khusus di bawahnya, antara lain: Pengadilan Pajak. 
 
2. Mahkamah Konstitusi RI

D. BADAN LAIN YANG FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA BERKAITAN 
DENGAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG SEBAGIAN ATAU 
SELURUH DANANYA BERSUMBER DARI APBN/APBD 

1. Komisi 
Misalnya: 
a. Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004) 
b. Komisi Pemilihan Umum (Pasal 22 E UUD 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 2007) 
c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres 48 Tahun 2001 dan UU Nomor 39 
Tahun 1999) 
d. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999) 
e. Komisi Penyiaran Indonesia (UU Nomor 32 Tahun 2002) 
f. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 30 Tahun 2002) 
g. Komisi Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002) 
h. Komisi Informasi (UU Nomor 14 Tahun 2008) 
i. Komisi Hukum Nasional (Keppres Nomor 15 Tahun 2000) 
j. Komisi Kepolisian (UU Nomor 2 Tahun 2002) 
k. Komisi Kejaksaan (UU Nomor 16 Tahun 2004 dan Perpres Nomor 18 Tahun 
2005) 
l. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Keppres Nomor 181 
Tahun 1998 dan Perpres Nomor 65 Tahun 2005) 
 
2. Dewan 
Misalnya: 
a. Dewan Pers (UU Nomor 40 Tahun 1999) 
b. Dewan Pendidikan (UU Nomor 20 Tahun 2003) 
c. Dewan Pembina Industri Strategis (Keppres Nomor 40 Tahun 1999) 
d. Dewan Riset Nasional (Keppres Nomor 94 Tahun 1999) 
e. Dewan Buku Nasional (Keppres Nomor 110 Tahun 1999) 
f. Dewan Maritim Indonesia (Keppres Nomor 161 Tahun 1999) 
g. Dewan Ekonomi Nasional (Keppres Nomor 144 Tahun 1999) 
h. Dewan Pengembangan Usaha Nasional (Keppres Nomor 165 Tahun 1999) 
i. Dewan Gula Nasional (Keppres Nomor 23 Tahun 2003) 
j. Dewan Ketahanan Pangan (Keppres Nomor 132 Tahun 2001) 
k. Dewan Pengembanagn Kawasan Timur Indonesia (Keppres Nomor 44 Tahun 
2002) 
l. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Keppres Nomor 151 Tahun 2000) 
m. Dewan Pertahanan Nasional (UU Nomor 3 Tahun 2003) 
n. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional (Keppres Nomor 132 Tahun 1998) 
o. Dewan Pertimbangan Presiden (UU Nomor 19 Tahun 2006) 
 
3. Komite 
Misalnya:  

a. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (UU Nomor 41 Tahun 1999 dan 
Keppres Nomor 105 Tahun 1999) 
b. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan (Keppres Nomor 80 Tahun 2000) 
c. Komite Akreditasi Nasional (Keppres Nomor 78 Tahun 2001) 
d. Komite Penilaian Independen (Keppres Nomor 99 Tahun 2009) 
e. Komite Olahraga Nasional Indonesia (Keppres Nomor 72 Tahun 2001) 
f. Komite Kebijakan Sektor Keuangan (Keppres Nomor 89 Tahun 1999) 
g. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk 
Anak (Keppres Nomor 12 Tahun 2000) 
 
4. Badan 
Misalnya: 
a. Badan Pengawas Pemilu (UU Nomor 22 Tahun 2007) 
b. Badan Narkotika Nasional (Keppres Nomor 17 Tahun 2002) 
c. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (UU Nomor 24 Tahun 2007) 
d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (UU Nomor 8 Tahun 1999) 
e. Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (Keppres Nomor 150 Tahun 
2002) 
f. Badan Koordinasi Pengembangan TKI (Keppres Nomor 29 Tahun 1999) 
g. Badan Pengelola Gelora Bung Karno (Keppre Nomor 72 Tahun 1999) 
h. Badan Pengelola Kawasan Kemayoran (Keppres Nomor 73 Tahun 1999) 
i. Badan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi Prop. NAD dan Kep. Nias Sumatera Utara 
(Perpu Nomor 2 Tahun 2005) 
j. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (PP Nomor 23 Tahun 2004) 
k. Badan Pengatur Jalan Tol (PP Nomor 15 Tahun 2005) 
l. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PP Nomor 16 
Tahun 2005) 
m. Badan Pengelola Pusat Penelitian ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Keppres 
Nomor 43 Tahun 1976) 
n. Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara (Keppres Nomor 85 Tahun 1999) 
 
5. Lembaga 
Misalnya: 
a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 13 Tahun 2006) 
b. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial 
Penyenang Cacat (Keppres Nomor 8 Tahun 1999) 
c. Lembaga Sensor Film (PP Nomor 8 Tahun 1994) 
 
6. Lembaga Pendidikan Negeri 
Seluruh Lembaga Pendidikan Negeri, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak, 
Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan 
Tinggi. 
  
7. Badan Hukum Milik Negara 
Misalnya: 
a. Universitas Indonesia (PP Nomor 152 Tahun 2000) 
b. Universitas Gajah Mada (PP Nomor 153 Tahun 2000) 
c. Institut Pertanian Bogor (PP Nomor 154 Tahun 2000) 
d. Institut Teknologi Bandung (PP Nomor 155 Tahun 2000) 
e. Universitas Sumatera utara (PP Nomor 56 Tahun 2003) 
f. Universitas Pendidikan Indonesia (PP Nomor 6 Tahun 2004) 
 
8. Bentuk Lain 
Misalnya: 
a. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (UU Nomor 25 Tahun 2003 
dan Keppres Nomor 81 Tahun 2003) 
b. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Keppres Nomor 54 Tahun 2005) 
c. Konsil Kedokteran Indonesia (UU Nomor 29 Tahun 2004) 
d. Ombudsman Republik Indonesia (UU Nomor 37 Tahun 2008) 
e. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum 
f. Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan 
 
E. ORGANISASI NON-PEMERINTAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG 
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
 
Misalnya: 
a. Persatuan berdasarkan keagamaan seperti, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, 
Persekutuan Gereja Indonesia, Persatuan Umat Katolik, WALUBI, Parisada 
Hindu Dharma Indonesia, dan lain lain. 
b. Yayasan seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan RCTI 
Peduli, Dompet Dhuafa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan lain lain. 
c. Perkumpulan/Forum seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan lain lain. 
d. Serta berbagai organisasi dalam masyarakat lainnya sepanjang sebagian atau 
seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau 
luar negeri. 
 
F. PARTAI POLITIK DI TINGKAT NASIONAL DAN DAERAH 
Misalnya: 
- Partai Hati Nurani Rakyat 
- Partai Karya Peduli Bangsa 
- Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia 
- Partai Peduli Rakyat Nasional 
- Partai Gerakan Indonesia Raya 
- Partai Barisan Nasional 
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 
- Partai Keadilan Sejahtera 
- Partai Amanat Nasional  
- Partai Perjuangan Indonesia Baru 
- Partai Kedaulatan 
- Partai Persatuan Daerah 
- Partai Kebangkitan Bangsa 
- Partai Pemuda Indonesia 
- Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 
- Partai Demokrasi Pembaruan 
- Partai Karya Perjuangan 
- Partai Matahari Bangsa 
- Parta Penegak Demokrasi Indonesia 
- Partai Demokrasi Kebangsaan 
- Partai Republika Nusantara 
- Partai Pelopor 
- Partai Golongan Karya 
- Partai Persatuan Pembangunan 
- Partai Damai Sejahtera 
- Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia 
- Partai Bulan Bintang 
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
- Partai Bintang Reformasi 
- Partai Patriot 
- Partai Demokrat 
- Partai Kasih Demokrasi Indonesia 
- Partai Indonesia Sejahtera 
- Partai Kebangkitan Nasional Ulama 
 
G. BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH 
Misalnya: 
1. Perum Bulog 
2. Perum DAMRI 
3. Perum Jaminan Kredit Indonesia 
4. Perum Jasa Tirta I 
5. Perum Jasa Tirta II 
6. Perum Pegadaian 
7. Perum Percetakan Negara Indonesia 
8. Perum Percetakan Uang RI 
9. Perum Perhutani 
10. PT Adhi Karya Tbk 
11. PT Amarta Karya 
12. PT Angkasa Pura I 
13. PT Angkasa Pura II 
14. PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 
15. PT Antam Tbk 
16. PT Asuransi Ekspor Indonesia  
17. PT Asuransi Jasa Indonesia 
18. PT Asuransi Jasa Raharja 
19. PT Asuransi Jiwasraya 
20. PT Asuransi Kesehatan Indonesia 
21. PT Bahtera Adhiguna 
22. PT Bali Tourism Development Corp 
23. PT Bank Ekspor Indonesia 
24. PT Bank Mandiri Tbk 
25. PT Bank Negara Indonesia Tbk 
26. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 
27. PT Bank Tabungan Negara 
28. PT Barata Indonesia 
29. PT Bhanda Ghara Reksa 
30. PT Bio Farma 
31. PT Biro Klasifikasi Indonesia 
32. PT Boma Bisma Indra 
33. PT Brantas Abipraya 
34. PT Dahana 
35. PT Danareksa 
36. PT Dirgantara Indonesia 
37. PT Djakarta Lloyd 
38. PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari 
39. PT Dok dan Perkapalan Surabaya 
40. PT Garam 
41. PT Garuda Indonesia 
42. PT Hotel Indonesia Natour 
43. PT Hutama Karya 
44. PT Indofarma Tbk 
45. PT Indra Karya 
46. PT Inhutani I 
47. PT Inhutani III 
48. PT Inti 
49. PT Jamsostek 
50. PT Jasa Marga 
51. PT Kawasan Berikat Nusantara 
52. PT Kawasan Industri Makasassar 
53. PT Kawasan Industri Wijayakusuma 
54. PT Kereta Api Indonesia 
55. PT Kertas Leces 
56. PT Kimia Farma Tbk 
57. PT Kliring Berjangka Indonesia 
58. PT Krakatau Steel 
59. PT LEN Industri 
60. PT Merpati Nusantara Airlines 
61. PT Nindya Karya 
62. PT PANN Multi Finance 
63. PT Pelabuhan Indonesia I 
64. PT Pelabuhan Indonesia II 
65. PT Pelabuhan Indonesia III  
66. PT Pelabuhan Indonesia IV 
67. PT Pelayaran Nasional Indonesia 
68. PT Pembangunan Perumahan 
69. PT Perkebunan Nusantara III 
70. PT Perkebunan Nusantara IV 
71. PT Perkebunan Nusantara IX 
72. PT Perkebunan Nusantara V 
73. PT Perkebunan Nusantara VI 
74. PT Perkebunan Nusantara VII 
75. PT Perkebunan Nusantara VIII 
76. PT Perkebunan Nusantara X 
77. PT Perkebunan Nusantara XI 
78. PT Perkebunan Nusantara XII 
79. PT Perkebunan Nusantara XIII 
80. PT Perkebunan Nusantara XIV 
81. PT Permodalan Nasional Madani 
82. PT Pertamina 
83. PT Pertani 
84. PT Perusahaan Gas Negara Tbk 
85. PT Perusahaan Listrik Negara 
86. PT Perusahaan Pengelola Aset 
87. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia 
88. PT PINDAD 
89. PT Pos Indonesia 
90. PT Pupuk Sriwidjaja 
91. PT Rajawali Nusantara Indonesia 
92. PT Reasuransi Umum Indonesia 
93. PT Sang Hyang Seri 
94. PT Sarinah 
95. PT Semen Baturaja 
96. PT Semen Gresik Tbk 
97. PT Sucofindo 
98. PT Surveyor Indonesia 
99. PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 
100. PT Taspen 
101. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 
102. PT Timah Tbk 
103. PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko 
104. PT Waskita Karya 
105. PT Wijaya Karya 
106. Bank daerah seperti Bank DKI, Bank Sumut, Bank Jabar, Bank Papua, dan 
bank daerah lainnya 
107. Perusahaan Daerah Air Minum 
 
H. Lembaga atau badan atau organisasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, tetapi belum masuk pada Lampiran 
ini tetap dianggap Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan 
Informasi Publik.