1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Berqurban salah satu bentuk cara bersyukur

Berqurban salah satu bentuk cara bersyukur

 

Bandarlampung |  04 September 2017

Mengambil pengalaman serta keikhlasan keluarga Nabi Ibrahim AS, jutaan umat muslim yang ada diseluruh dunia bersuka cita merayakan hari raya Idul Adha, hal ini tercermin betapa antusiasnya seluruh umat muslim melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai wujud rasa keikhlasan kepada Allah SWT serta berbagi k... Read more...

PELANTIK DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KETUA PA METRO, KETUA PA KRUI, WAKA PA METRO, WAKA PA KOTA BUMI DAN WAKA PA TANGGAMUS

PELANTIK DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KETUA PA METRO,  KETUA PA KRUI, WAKA PA METRO, WAKA PA KOTA BUMI DAN WAKA PA TANGGAMUS

Bandar Lampung, 30 Agustus 2017,  Bertempat di AULA Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Hari ini Ketua PTA Bandar Lampung Telah Resmi Melantik Dan Mengambil Sumpah Jabatan Ketua PA Metro, Ketua PA Krui Dan Waka PA Tanggamus yang dilanjutkan Pelantikan Waka PA Metro yang baru oleh Ketua PA Metro yang baru dan Pelantikan Waka PA Kota Bumi. Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan ini dilakukan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor. 815... Read more...

DISKUSI HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA SE-PROVINSI LAMPUNG

DISKUSI HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA SE-PROVINSI LAMPUNG

Bandar Lampung, 25 Agustus 2017, Bertempat di Meeting Room Hotel Bukit Randu Bandar Lampung Seluruh Hakim Pengadilan Agama Se-Provinsi Lampung Mengadakan Diskusi Hukum membedah Perma No 3 Tahun 2017. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dilakukan oleh Hakim-hakim Pengadilan Agama se Provinsi Lampung setidak-tidaknya satu bulan 2 kali. Yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para hakim peradilan agama sehingga dihar... Read more...

Si LARA disambut baik Dua Kepala Daerah

Si LARA disambut baik Dua Kepala Daerah

Kalianda, pta-bandarlampung.go.id

Sistem Informasi Pelayanan Perkara (Si LARA) produk Inovasi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, sejak bulan Maret 2017 sudah terimplementasi di Pengadilan Agama se-Provinsi Lampung, namun pada hari Rabu (23/08/2017) Pengadilan Agama Kalianda menyelenggarakan kegiatan Launching Si LARA yang dihadiri oleh dua Kepala Daerah yaitu Wakil... Read more...

Pengadilan Agama Se-Provinsi Lampung Deklarsi "Go.Akreditasi"

Pengadilan Agama Se-Provinsi Lampung Deklarsi

Pengadilan Agama se-Provinsi Lampung Deklarsi “Go Akreditasi

Kalianda, pta-bandarlampung.go.id

Sejak dicanangkan program akreditasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk seluruh Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berkomitmen untuk meng... Read more...

Monitoring Evaluasi dan Sosialisasi PNBP

Monitoring Evaluasi dan Sosialisasi PNBP

“Monitoring Evaluasi dan Sosialisasi PNBP”

Bandarlampung, Selasa, 22 Agustus 2017

Untuk meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas dan Tertib Administrasi PNBP di lingkungan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mengadakan kegiatan Monitoring Evaluasi dan Sosialisasi Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) ... Read more...

Empat Cara Setan Menggoda Manusia, Waspadalah!!

Empat Cara Setan Menggoda Manusia, Waspadalah!!

Lampung|pta-bandarlampung.go.id

Setan merupakan musuh nyata manusia yang akan selalu menyesatkan. Mereka akan mencari... Read more...

KPTA Bandar Lampung Melantik Wakilnya Asal Surabaya

KPTA Bandar Lampung Melantik Wakilnya Asal Surabaya

Lampung|pta-bandarlampung.go.id

Drs.Syahril,SH.,MH, kini telah resmi  menjadi Wakil ketua PTA Bandar Lampung setelah dilantik dan... Read more...

Santuni Anak Yatim Lengkapi Acara Nuzulul Qur’an dan Buka Puasa Bersama Keluarga Besar PTA Bandar Lampung

Santuni Anak Yatim Lengkapi Acara Nuzulul Qur’an dan Buka Puasa Bersama Keluarga Besar PTA Bandar Lampung


Lampung|pta-bandarlampung.go.id

Kamis (15/6/2017), Bulan Ramadhan umat muslim berlomba-lomba meraih  keberkahan dan ampunan dari Allah SWT, mencari pahala sebanyak-banyaknya karena dibulan Ramadhan... Read more...

BERPUASA MENUJU TAQWA

BERPUASA MENUJU TAQWA

Lampung|pta-bandarlampung.go.id

Puasa itu salah satu sebab terbesar menuju ketaqwaan, karena orang yang berpuasa telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Dalam firman Allah SWT yang maknanya “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa se... Read more...

Urgensi Zakat Fitrah Di Bulan Ramadhan

Urgensi Zakat Fitrah Di Bulan Ramadhan

Lampung|pta-bandarlampung.go.id

Kali ini, Tausiyah disampaikan oleh Drs. H. Imamuddin, SH, yang merupakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, yang dilaksanakan di Masjid Al Mahkamah Pengadilan ... Read more...

Previous
Next

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)

  1. Disampaikan secara Tertulis
    1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
    2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan fonnulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian. pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindaklanjuti;
    3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan Pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.
  1. Menyebutkan Informasi yang jelas
  1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:
    1. Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas;
    2. Perbuatan yang dilaporkan;
    3. Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
    4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
  2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.
  1. Tata Cara Pengiriman
  1. Pengaduan ditujukan kepada:
  1. Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau
  2. Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
  1. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.
Attachments:
Download this file (SK-KMA_076_KMA_SK_VI_2009_tentang_penanganan_pengaduan.pdf)SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan [ ] 741 kB

 

  1. PENGADUAN
  2. BANTUAN HUKUM
  3. PERMOHONAN INFORMASI
  4. STANDAR PELAYANAN
  5. DIREKTORI PUTUSAN BANDING

   Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)


 

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 


 


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah  menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.