1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Wakil Ketua PTA Raih Gelar Doktor

Wakil Ketua PTA Raih Gelar Doktor

Yogyakarta | pta-bandarlampung.go.id
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Drs. H. Syahril, S.H., M.H., akihrnya berhasil meraih gelar Doktor Hukum Islam pada Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Dalam Sidang Terbuka yang dilaksanakan pada Rabu (8/11/2017) pukul 13.00 WIB, ia menjabarkan Disertasinya tentang “PERADILAN AGAMA SEBAGAI PERADILAN NEGARA DALAM DINAMIKA CITA HUKUM INDONESI... Read more...

Inilah 3 Kewajiban Manusia terhadap Al-Qur’an

Inilah 3 Kewajiban Manusia terhadap Al-Qur’an

Lampung|pta-bandarlampung.go.id
Al-Qur’an, Kitab suci Umat Islam yang pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Al-Qur’an adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau-lah Nabi dan Rasul terakhir, pun dengan Al-Qur’an yang menjadi kitab suci terakhir. Al-Qur’an bukan dibuat oleh Nabi Muhammad, sebab beliau tidak bisa membaca. Nabi Muhammad SAW hanyalah perantara dar... Read more...

Pelantikan Pengurus IPASPI Daerah Oleh Ketua Umum IPASPI Pusat

Pelantikan Pengurus IPASPI Daerah Oleh Ketua Umum IPASPI Pusat

Lampung|pta-bandarlampung.go.id
Selasa, 14 Nopember 2017, bertempat di Swiss Belhotel Bandar Lampung, Pengurus IPASPI (Ikatan Panitera-Sekretaris Pengadilan Indonesia) Lampung, telah resmi dilantik oleh Ketua Umum IPASPI Pusat Dr. H. Teuku Ilzanor,SH,SE,M.Hum, Periode 2016-2019.

<... Read more...

KPTA Bandar Lampung Sampaikan Hasil Pembinaan Ketua MA

KPTA Bandar Lampung Sampaikan Hasil Pembinaan Ketua MA

Lampung|pta-bandarlampung.go.id
Senin (13/11/2017), seluruh Hakim, Panitera dan Sekretaris serta seluruh pegawai PTA Bandar Lampung memenuhi ruang Aula PTA Bandar Lampung guna mendengarkan hasil Pembinaan Ketua Mahkamah Agung RI pada saat sesudah Pelantikan 5 orang Hakim Agung di Jakarta oleh Ketua PTA Bandar Lampung Drs.H.Endang Ali ... Read more...

Peringatan Hari Pahlawan 2017 "Perkokoh Persatuan Membangun Negeri"

Peringatan Hari Pahlawan 2017

Bandar Lampung, Jum’at 10 November 2017, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. H. Endang Ali Ma’sum,SH.,MH memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional dihalaman parkir Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Upacara yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB ini berjalan dengan penuh khidmat, tertib dan sederhana.

Read more...

UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-89

UPACARA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-89

Jum’at 27 Oktober 2017, bertempat di Lapangan Upacara Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dilaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-89. Upacara yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB ini berjalan dengan khidmat dan kesan semangat kepada para generasi muda yang memberikan harapan cemerlang di masa mendat... Read more...

Penilaian Komisi Informasi

Penilaian Komisi Informasi

PTA Lampung Lolos Verifikasi Self Assesment Questinnaire (SQA) Keterbukaan Informasi Publik

Bandarlampung, pta-bandarlampung.go.id.

Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tahun 2017 ini, menyelenggarakan penilaian Keterbukaan Informasi Publik  bagi badan publik se Provinsi Lampung, penialaian ini dikelompokkan dalam kategori Org... Read more...

Siap Laksanakan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI, Hakim dan ASN PTA Bandar Lampung Tandatangani Surat Pernyataan

Siap Laksanakan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI, Hakim dan ASN PTA Bandar Lampung Tandatangani Surat Pernyataan

pta-bandarlampung.go.id|Bandar Lampung

Senin, (9/10/17) selepas apel pagi seluruh Hakim Tinggi dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menandatangani surat pernyataan siap melaksanakan Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI. Maklumat yang dimaksud adalah Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang dia... Read more...

Rekonstruksi Pemikiran Hakim Dalam Mewujudkan Supremasi Moral Justice

Rekonstruksi Pemikiran Hakim Dalam Mewujudkan Supremasi Moral Justice

Dr. H. Abdul Manaf, MH : Orang Yang Mempunyai Ilmu Pengetahuan adalah Orang Yang mempunyai Power.

Bandar Lampung, pta-bandarlampung.go.id

Orang Yang Mempunyai Ilmu Pengetahuan adalah Orang Yang mempunyai Power, demikian peng... Read more...

UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA DI PTA BANDAR LAMPUNG

UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA DI PTA BANDAR LAMPUNG

Bandarlampung, Senin 2 Oktober 2017 Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mengikuti Upacara memperingati hari Kesaktian Pancasila di halaman gedung Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Bapak Drs. H. Endang Ali Maksum, SH.MH.

Upacara bendera ini dilaksanakan demi mengenang jasa-jasa para pahlawan revolusi dan kesaktia... Read more...

Tandatangan Pernyataan Maklumat KMA

Tandatangan Pernyataan Maklumat KMA

Pimpinan Pengadilan Agama se-Provinsi Lampung

Tandatangani Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI

Gunung Sugih, pta-bandarlampung.go.id

Terbitnya Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tanggal 17 September 2017 tentang Pengawasan dan ... Read more...

Previous
Next

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)

  1. Disampaikan secara Tertulis
    1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
    2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan fonnulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian. pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindaklanjuti;
    3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan Pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.
  1. Menyebutkan Informasi yang jelas
  1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:
    1. Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas;
    2. Perbuatan yang dilaporkan;
    3. Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
    4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
  2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.
  1. Tata Cara Pengiriman
  1. Pengaduan ditujukan kepada:
  1. Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau
  2. Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
  1. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.
Attachments:
Download this file (SK-KMA_076_KMA_SK_VI_2009_tentang_penanganan_pengaduan.pdf)SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan [ ] 741 kB

 

  1. PENGADUAN
  2. BANTUAN HUKUM
  3. PERMOHONAN INFORMASI
  4. STANDAR PELAYANAN
  5. DIREKTORI PUTUSAN BANDING

   Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)


 

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 


 


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah  menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.