1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

DISKUSI HUKUM HAKIM PENGADILAN AGAMA SE-PROVINSI LAMPUNG

Bandar Lampung, 25 Agustus 2017, Bertempat di Meeting Room Hotel Bukit Randu Bandar Lampung Seluruh Hakim Pengadilan Agama Se-Provinsi Lampung Mengadakan Diskusi Hukum membedah Perma No 3 Tahun 2017. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dilakukan oleh Hakim-hakim Pengadilan Agama se Provinsi Lampung setidak-tidaknya satu bulan 2 kali. Yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para hakim peradilan agama sehingga diharapkan dapat menambah khasanah ke Ilmuan bapak-bapak / ibu-ibu hakim pengadilan Agama khususnya diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.   

Selain itu kegiatan ini dijadikan sebagai ajang silaturahmi sekaligus sebagai ajang transfer ilmu dan pengalaman dalam menangani dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di persidangan.

Adapun diskusi yang dilakukan pada hari jum’at, 25 Agustus 2017 ini menitik beratkan pada permasalahan terkait Perma No 3 Tahun 2007 yaitu mengenai penanganan kasus kekerasan, dan pelecehan terhadap kaum perempuan.  

Acara diskusi ini di buka langsung oleh Drs.H. Endang Ali Ma’sum, SH.MH. dalam sambutanya beliau mengapresiasi setinggi-tingginya kepada para panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya acara tersebut, beliau juga menyiratkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu hakim dapat lebih giat lagi untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar dapat lebih memperkaya pemahaman dan pengalaman sehingga nuansa diskusi akan menjadi lebih hidup, sehingga menghasilkan rumusan-rumusan hasil diskusi yang dapat dijadikan sebagai pijakan dalam memutuskan perkara dipengadilan masing-masing.

Acara yang berlangsung di hotel Bukit Randu Bandar Lampung ini diisi oleh pemakalah dari Pengadilan Agama Kalianda yaitu Ibu Dra.Hj. Sartini, SH.MH. dan Bapak Drs. H. Sanusi, SH.MH. Selaku pembanding. Dalam penjabaranya ibu Hj. Sartini Selaku Pemakalah Menitik beratkan pada perlindungan kepada kaum perempuan sesuai amanat perma no.3 tahun 2017, beliau juga menguraikan tentang bagaimana mekanisme pembagian harta gono gini agar bapak/ibu hakim lebih arif dan adil dalam memutuskan perkara.

Sementara bapak H. Sanusi selaku pembanding mengulas tentang bagaimana perma no 3 tahun 2017 ini masih perlu di kupas lebih mendalam sebab ada beberapa hal dalam perma ini yang masih tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.

Buat komentar

Kode keamanan
Refresh

-