1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Sejarah PTA Bandar Lampung

SEJARAH SINGKAT PTA BANDARLAMPUNG


Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Sebelumnya Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Peresmian Operasional Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dilaksanakan pada tanggal 8 Pebruari 1993 oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. yang diwakili oleh hakim agung M. Yahya, S.H. bertempat dipendopo Gubernur Provinsi Lampung. Selanjutnya tanggal tersebut dijadikan momentum peringatan HUT Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung setiap tahunnya.

Kantor  Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada waktu itu menyewa gedung di Jalan Mayor Salim Batubara Teluk Betung Bandarlampung dari tahun 1993 s.d 1995. Dan pada tahun 1995 Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mulai menempati kantor sendiri yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Nomor 24 Telp.489814 fax.489813 dan sekarang Nomor Fax. 476054 dan situs web : www.pta-bandarlampung.go.id sampai sekarang.

Pada saat tugas, wewenang dan tanggungjawab Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung diserahterimakan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. Syamsuhadi Irsyad, S.H. kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Drs. H. Yusuf Ilyas, SH. wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada saat itu meliputi 5 Pengadilan Agama yaitu : Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas IA, Pengadilan Agama Metro Kelas IB, Pengadilan Agama Kalianda Kelas II A, Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II A, dan Pengadilan Agama Krui Kelas II A.

Selanjutnya, pada Tahun 1998 dibentuk 2 (dua) Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Tanggamus (Pecahan dari Pengadilan Agama Kalianda) dan Pengadilan Agama Tulang Bawang     (Pecahan dari Pengadilan Agama Kotabumi) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 145/1998 tanggal 16 September 1998 tentang Pembentukan antara lain Pengadilan Agama Tulang Bawang dan  Pengadilan Agama Tanggamus oleh Presiden R.I. Baharuddin Yusuf Habibi.

Pada tahun 2002 dibentuk pula 2 (dua) Pengadilan Agama yaitu : Pengadilan Agama Gunung Sugih (pecahan dari Pengadilan Agama Metro) dan Pengadilan Agama Blambangan Umpu (Pecahan dari Pengadilan Agama Kotabumi) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 62/2002 tanggal 28 Agustus 2002 tentang Pembentukan antara lain Pengadilan Agama Gunung Sugih dan  Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh Presiden RI Megawati Sukarno Puteri. Sehingga sampai saat ini wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung meliputi 9 (Sembilan) Pengadilan Agama di Provinsi Lampung.

Sejak berdirinya sampai sekarang, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung telah berganti 10 (sepuluh) kali berturut-turut sebagai berikut :
1.    Drs. H. Yusuf Ilyas, S.H.  (Tahun 1993 – 1999)
2.    Drs. H. Khalilurrahman, S.H., M.B.A.   (Tahun 1999 – 2002)
3.    Drs. Much. Bahrun, S.H.   ( Tahun 2002 – 2003)
4.    Drs. H. Mahfudh Arhasy, S.H.   (Tahun 2003 – 2005)
5.    Drs. H. Ahmad Syarhuddin, S.H., M.H.   (Tahun 2005 - 2008)
6.    H. Abdullah Dhia, S.H.  (Tahun 2008- 2009)
7.    Drs.H. Sudirman Malaya, SH., M.H. (2009 - 2012)
8.    Dr. H. Zainuddin Fajari, S.H., M.H. (2012-2014)
9.    Drs. H. Mudjtahiddin, S.H., M.H. (2014 – 2016)
10.  Drs. H. Bahrussam  Yunus, S.H., M.H. (2016 – 2017)
11.  Drs. H. Endang  Ali  Ma'sum, S.H., M.H. (2017– sekarang)


Jumlah seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung hingga saat ini terdiri dari 393 orang, yaitu :

Pengadilan Agama se-Provinsi Lampung

NO SATKER JUMLAH
HAKIM NON HAKIM
1 PTA Bandarlampung 20 44
2 PA Tanjungkarang 15 39
3 PA Mero 11 34
4 PA Kalianda 13 26
5 PA Kotabumi 8 27
6 PA Krui di Liwa 9 17
7 PA Tanggamus 10 26
8 PA Gunung Sugih 10 27
9 PA Tulang Bawang 9 18
10 PA Blambangan Umpu 5 25
JUMLAH 110 283

Sejak diterbitkannya Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : Per-24/PB/2006 tentang Penyusunan Laporan Keuangan, Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tahun 2006 sampai sekarang telah memberi kepercayaan kepada PTA Bandarlampung sebagai Koordinator Wilayah Anggaran wilayah Provinsi Lampung yang membawahi 22 satuan kerja yaitu Lingkungan PTA Bandarlampung, lingkungan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan PTUN Bandarlampung. Hasilnya penilaian Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung memposisikan Koorwil PTA Bandarlampung terbaik pertama dalam hal pelaporan keuangan untuk seluruh satuan kerja di Provinsi Lampung pada tahun 2009, hasil inipun turut andil dalam membawa opini Badan Pemeriksa Keuangan dari  Disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya upaya untuk terus meningkatkan kinerja dibuktikan dengan semangat untuk bekerja dan hasilnya sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 Opini Badan Pemeriksa Keuangan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian.
 
Sejak tahun 2009, konsep Perubahan sejalan dengan program Mahkamah Agung telah digulirkan oleh Drs. H.Sudirman Malaya, SH, MH selaku Ketua PTA Bandarlampung dengan berbagai upaya dan strategi diikuti dengan dukungan seluruh komponen maka dalam kurun waktu kepemimpinannya telah nampak hasil antara lain : Terjadinya minimalisir sisa putusan diakhir tahun, bahkan sepanjang sejarah PTA Bandarlampung pada tahun 2011 tidak ada sisa perkara ini juga didukung dengan siapnya putusan ketika putusan dibacakan. Selain itu dalam pembinaan personil telah berdiri di PTA dan disemua Pengadilan Agama Masjid/Musholla sebagai sarana ibadah.
 
Selanjutnya dibidang IT walaupun hasil survey National Legal Reform Program (NLRP) Menilai bahwa situs web PTA Bandarlampung menduduki urutan ke 8 dari 29 PTA Tim IT PTA Bandarlampung terus bekerja keras meningkatkan kinerja dalam pengembangannya, kemudian dalam aspek pelayanan seluruh Pengadilan Agama se-Provinsi Lampung sudah melaksanakan pelayanan melalui system meja informasi yang secara langsung ditinjau oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pertengahan 2012 lalu.

Perkembangan organisasi Mahkamah Agung RI sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 juga diikuti oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dengan pemisahan struktur Panitera dan Sekretaris yang dijabat pertama oleh :
1.    Panitera    = H. A. Jakin Karim, S.H.,M.H.
2.    Sekretaris    = Drs. Arief Hidayat, S.H.

Demikian Sejarah Singkat Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung.

Data diperbaharui tanggal 1 Okober 2016.