1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan

STANDAR DAN MAKLUMAT PELAYANAN PERADILAN AGAMA

A. DASAR HUKUM

  1. HIR/Rbg
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  3. Undang-undang    Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
  5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  6. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
  7. Kompilasi Hukum Islam
  8. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan  Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama
  9. PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok
  10. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
  11. SEMA No 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara
  12. Penetapan MARI Nomor: KMA/095/X/2006).
  13. Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI No. MA/KUMDIL/8810/1987
  14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia


B. PELAYANAN PERMOHONAN

  1. Pemohon  yang  tidak  dapat  membaca  dan  menulis  berhak  mendapatkan  bantuan hukum  dari  Advokat  Piket  pada  Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum) yang  ada  di Pengadilan Agama setempat yang akan membantu Pemohon untuk menyusun Surat Permohonannya.
  2. Pemohon  menyampaikan  permohonan  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  di  tempat tinggal  Pemohon.  Pengadilan  mendaftarkan  permohonan  dalam  buku  register  dan memberi   nomor   urut   setelah   pemohon   membayar   panjar   biaya   perkara   yang besarnya     sudah ditentukan     dalam     SKUM.     Khusus     untuk     permohonan pengangkatan/adopsi  anak,  Surat  Permohonan  diajukan  kepada  Ketua  Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat.
  3. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, yaitu:
    1. Permohonan  pengangkatan  wali  bagi  anak  yang  belum  berumur  18  tahun  atau belum   pernah   melangsungkan   perkawinan   yang   tidak   berada   di   bawah kekuasaan orang tua.
    2. Permohonan  pengangkatan  wali/pengampu  bagi  orang  dewasa  yang  kurangingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
    3. Permohonan   dispensasi   kawin   bagi   pria   yang   belum mencapai umur 19 (sembilan  belas) tahun  dan  bagi  wanita  yang  belum  mencapai  umur  16 enam belas) tahun.
    4. Permohonan izin kawin bagi calon mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
    5. Permohonan pengangkatan anak
    6. Permohonan  untuk  menunjuk  seorang  atau  beberapa  orang  wasit  (arbiter)  oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit (arbiter).
    7. Permohonan sita atas harta besama tanpa adanya gugatan cerai dalam hal salah satu dari suami isteri
    8. Melakukan   perbuatan   yang   merugikan   dan   membahayakan   harta   bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya. 
    9. Permohonan  izin  untuk  menjual  harta  bersama  yang  berada  dalam  status  sita untuk kepentingan keluarga.
    10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan mafqud.
    11. Permohonan penetapan ahli waris.
    12. Permohonan  penetapan  wali adhal,  apabila  wali  nikah  calon  mempelai  wanita yang   akan   melangsungkan   perkawinan   tidak   mau   menjadi   wali   dalam perkawinan tersebut.
    13. Permohonan  pencabutan  surat  penolakan  perkawinan  dari  Pegawai  Pencatat Nikah.
    14. Permohonan  pencegahan  perkawinan,  apabila  calon  mempelai  atau  salah  satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
    15. Permohonan pembatalan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan, sedangkan  calon  mempelai  atau  salah  satu  calon  mempelai  tidak  memenuhi syarat-syarat perkawinan.
    16. Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal.


C. PELAYANAN GUGATAN

  1. Para Pihak dapat mengajukan gugatan dengan menyerahkan surat gugatan kepada Petugas  Meja  Pertama  sebanyak  jumlah  pihak,  ditambah  4  (empat)  rangkap  untuk Majelis Hakim dan arsip. Dokumen yang perlu diserahkan adalah :
    1. Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.
    2. Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasakan kepada pihak lain).
    3. Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
    4. Bagi  pihak  yang  menggunakan  perwakilan  selain  advokat  (Kuasa  Insidentil), harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri.
    5. Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).
    6. Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh Kedutaan atau perwakilan  Indonesia  di  negara  tersebut,  dan  telah  diterjemahkan  ke  dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
  2. Penggugat yang tidak dapat membaca dan menulis, dapat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama dan wajib dicatat oleh Pengadilan.
  3. Petugas Meja Pertama menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pihak pemohon atau penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang tidak tertera dalam SKUM.
  4. Penaksiran panjar biaya perkara mempertimbangkan:
    1. Jumlah pihak yang berperkara.
    2. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).
    3. Untuk  perkara  cerai  talak  harus  diperhitungkan  juga  biaya  pemanggilan  para pihak untuk sidang ikrar talak.
    4. Biaya  pemanggilan  para  pihak  untuk  menghadiri proses  mediasi  lebih  dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat melalui uang panjar biaya perkara.
  5. Bagi  masyarakat  yang  tidak  mampu  dapat  mengajukan  permohonan  berperkara secara  prodeo  (cuma-cuma)  kepada  Ketua  Pengadilan.  (Lihat  bagian II.B  tentang biaya perkara)
  6. Penggugat  menerima  Surat  Kuasa  Untuk  Membayar  (SKUM)  dalam  rangkap  4 (empat)  dari  Petugas  Meja  Pertama  yang  berisi  informasi  mengenai  rincian  panjar biaya perkara yang harus dibayar.
  7. Penggugat   melakukan   pembayaran   panjar   biaya   perkara   melalui   bank   yang ditunjuk oleh Pengadilan.
  8. Penggugat  menyerahkan  bukti  pembayaran  berikut  SKUM  kepada  Pemegang  Kas untuk diberi tanda lunas serta surat gugatan atau permohonan.
  9. Berkas  yang  telah  memiliki  tanda  lunas  diserahkan  kepada  petugas  Meja  Kedua untuk diberikan nomor register.
  10. Lamanya  proses  pendaftaran  perkara,  dalam  hal  berkas-berkas  telah  terpenuhi, adalah paling lama 1 (satu) hari.


D. GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION)

  1. Gugatan  perwakilan  kelompok  dapat  diajukan  dalam  perkara  wakaf,  zakat,  infaq dan shadaqah.
  2. Penggugat   mengajukan   surat   gugatan   kelompok   mengacu   pada   persyaratan persyaratan   yang   diatur   oleh   hukum   acara   perdata yang   berlaku,   dan   harus memuat :
    1. Identitas lengkap dan jelas dari wakil kelompok.
    2. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu-persatu.
    3. Keterangan  tentang  anggota  kelompok  yang  diperlukan  dalam  kaitan  dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
  3. Untuk  mewakili  kepentingan  hukum  anggota  kelompok, wakil  kelompok  tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota.
  4. Hakim  memutuskan  apakah  gugatan  perwakilan  yang  diajukan  sah  atau  tidak. Apabila penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan sah, maka Hakim segera memerintahkan Penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk  memperoleh  persetujuan  Hakim. Apabila  penggunaan  tata  cara  gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan Hakim.
  5. Dalam   proses   perkara   tersebut   Hakim   wajib   mendorong   para   pihak   untuk menyelesaikan perkara dimaksud melalui perdamaian, baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara.
  6. Pengadilan wajib melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok pada tahap-tahap :
    1. Segera   setelah   Hakim   memutuskan   bahwa   pengajuan   tata   cara   gugatan perwakilan  kelompok  dinyatakan  sah,  selanjutnya  anggota  kelompok  dapat membuat pernyataan keluar.
    2. Pada   tahap   penyelesaian   dan   pendistribusian   ganti   rugi   ketika   gugatan dikabulkan.
  7. Apabila gugatan ganti rugi dikabulkan, Hakim wajib memutuskan jumlah ganti rugi secara rinci, penentuan kelompok dan/atau sub kelompok yang berhak, mekanisme pendistribusian  ganti  rugi  dan  langkah-langkah yang  wajib ditempuh  oleh  wakil kelompok  dalam  proses penetapan  dan pendistribusian  seperti  halnya  kewajiban melakukan pemberitahuan atau notifikasi.


E. PELAYANAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN

  1. Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan   perkara   selambat-lambatnya   10   (sepuluh)   hari   kerja   sejak perkara didaftarkan.
  2. Ketua  Majelis  Hakim  sudah  menetapkan  hari  sidang  pertama  selambat-lambatnya dalam  7  (tujuh)  hari  kerja.  Dalam  menetapkan  hari  sidang,  Ketua  Majelis  Hakim harus  memperhatikan  jauh-dekatnya  tempat  tinggal  para  pihak  yang  berperkara dengan tempat persidangan.
  3. Untuk  para  pihak  yang  berdomisili  di  luar  negeri  maka  tenggang  waktu  antara pemanggilan  dengan  persidangan  sekurang-kurangnya  6  (enam)  bulan  sejak  surat permohonan pemanggilan dikirimkan.
  4. Untuk pemeriksaan perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak  tanggal  surat  gugatan  didaftarkan  di  kepaniteraan  Pengadilan  Agama  atau Mahkamah Syar'iyah
  5. Pengadilan  mengumumkan  jadwal  persidangan  dan  penundaan  sidang  (dengan mencantumkan  alasan  penundaan)  pada  papan  pengumuman  pengadilan  atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.
  6. Pengadilan  mengirimkan  salinan  putusan  pengadilan  kepada  para  pihak,  termasuk para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan, paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka persidangan.


F. PELAYANAN MEDIASI

  1. Mediasi dalam Persidangan :
    1. Pengadilan  memberikan  layanan  mediasi  bagi  para  pihak  dalam  persidangan dan tidak dipungut biaya. 
    2. Para  pihak  dapat  memilih  mediator  berdasarkan  daftar  nama  mediator  yang disediakan  oleh  Pengadilan, yang  memuat  sekurang-kurangnya  5  (lima)  nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman  para mediator.
    3. Para  pihak  dapat  memilih  mediator yang  bukan  hakim,  maka  biaya  mediator menjadi beban para pihak
    4. Jika  para  pihak  gagal  memilih  mediator,  ketua  majelis  hakim akan segera menunjuk   hakim   bukan   pemeriksa   pokok   perkara   yang   bersertifikat   pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.
    5. Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup dengan tidak dipungut biaya.
  2. Mediasi di luar persidangan :
    1. Masyarakat  yang  bersengketa dapat  menyelesaikan  sengketa  mereka  melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan
    2. Apabila telah   tercapai   kesepakatan   perdamaian   maka   dapat   mengajukan Gugatan    kepada    pengadilan    yang    berwenang    untuk    memperoleh    Akta Perdamaian
  3. Pengadilan menerbitkan  Akta  Perdamaian  setelah  para  pihak  mendaftarkan gugatan mereka  di  Pengadilan  dengan  melampirkan  hasil  kesepakatan  mediasi dan sertifikat mediator.


G. PELAYANAN SIDANG KELILING

  1. Sidang   keliling   adalah   sidang   pengadilan   yang   dilaksanakan   di   luar   gedung pengadilan  yang  diperuntukan  bagi  masyarakat  yang  mengalami  hambatan  untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.
  2. Semua  orang  dapat  mengajukan  perkaranya  untuk  diselesaikan  melalui  pelayanan sidang    keliling    oleh    pengadilan    setempat. Namun    demikian,    tidak    semua pengadilan  melaksanakan  sidang  keliling,  terutama  pengadilan  yang  berada  di ibukota propinsi.
  3. Semua  perkara  pada  dasarnya  dapat  diajukan  melalui  sidang  keliling,  akan  tetapi karena  keterbatasan  pada  pelayanan  sidang  keliling,  maka  perkara  yang  dapat diajukan melalui sidang keliling, di antaranya adalah :
    1. Itsbat nikah: pengesahan/pencacatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar di KUA
    2. Cerai gugat: gugatan cerai yang ajukan oleh istri
    3. Cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami
    4. Penggabungan  perkara  Itsbat  dan  cerai  gugat/cerai  talak  apabila  pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian . 
    5. Hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
    6. Penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.
  4. Sidang   keliling   dilaksanakan   di   tempat-tempat   yang   representatif   pada   lokasi dimana  sidang  diadakan  antara  lain di  balai  desa,  kantor  kecamatan,  kantor  KUA,   atau  tempat  fasilitas  umum  yang  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat  yang  tinggal jauh dari kantor pengadilan.
  5. Pengadilan mengumumkan waktu, tempat dan biaya sidang keliling melalui media pengumuman   di   pengadilan   dan   pada   lokasi   dimana   sidang   keliling   akan dilaksanakan.
  6. Persyaratan  administrasi  yang  perlu  dilengkapi  untuk  mengajukan  perkara  pada sidang keliling adalah:
    1. Surat gugatan atau permohonan
    2. Kelengkapan dokumen-dokumen  yang  diperlukan  sesuai  dengan  perkara  yang diajukan. (Lihat poin IV.B dan c).
    3. Membayar  panjar  biaya  perkara  yang  telah  di  tetapkan  oleh    Pengadilan.  Bagi yang tidak mampu membayar  maka dapat mengajukan  prodeo atau   beperkara secara gratis (lihat panduan cara mengajukan prodeo).
    4. Pada   saat   pelaksanaan   Persidangan   Pemohon/penggugat   harus   membawa minimal 2 (dua) orang saksi yang mengetahui permasalahan penggugat/pemohon.
    5. Menyerahkan semua persyaratan yang sudah lengkap tersebut di atas ke kantor pengadilan baik secara pribadi atau perwakilan yang ditunjuk.
    6. Setelah  persyaratan  diserahkan,  minta  tanda  bukti  pembayaran    (SKUM),  dan satu salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor perkara.
  7. Setelah perkara diputus, salinan putusan bisa diambil di Pengadilan atau di tempat sidang keliling.


H. ITSBAT RUKYATUL HILAL

  1. Pemohon  (Kantor  Kementerian  Agama)  mengajukan  permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah yang membawahi wilayah tempat pelaksanaan rukyat hilal.
  2. Panitera  atau  petugas  yang  ditunjuk  mencatat  permohonan  tersebut  dalam  register khusus untuk itu.
  3. Sidang itsbat  rukyat  hilal dilaksanakan  di  tempat  rukyat  hilal  (sidang  di  tempat), dilakukan dengan cepat dan sederhana, sesuai dengan kondisi setempat.
  4. Ketua  Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  Syar’iyah  menunjuk  hakim  majelis  atau hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut
  5. Hakim yang bertugas harus menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal.
  6. Pelaksanaan rukyat hilal harus sesuai dengan data yang diterbitkan oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI.Semua biaya yang timbul akibat permohonan tersebut dibebankan kepada anggaran negara.


I. PELAYANAN ADMINISTRASI UPAYA HUKUM

I. Pelayanan Administrasi Perkara Banding

  1. Para  Pihak  dapat  mengajukan  permohonan  banding  kepada  Petugas  Meja Pertama dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan tersebut  diucapkan diluar hadir.
  2. Pengadilan  mendaftarkan  perkara  dan  memberikan  Akta  Pernyataan  Banding kepada Pemohon Banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas.
  3. Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui Bank, kecuali di  daerah  tersebut  tidak  ada  Bank.  Pegawai  Pengadilan  tidak  dibenarkan menerima  pembayaran  biaya  perkara  langsung  dari  pihak  berperkara  (SEMA No. 4/2008).
  4. Pengadilan  menyampaikan permohonan  banding  kepada  Pihak  Terbanding dalam waktu  7 (tujuh) hari  kalender,  tanpa  perlu  menunggu  diterimanya memori banding.
  5. Pengadilan  tingkat  pertama  mengirimkan  berkas  banding  (Berkas  A  dan  B)  ke Pengadilan Tinggi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan.
  6. Pemohon  banding dapat  melakukan  pencabutan  permohonan  banding  dengan mengajukan   kepada   Ketua   Pengadilan   Agama   yang   ditanda   tangani   oleh pembanding   (harus   diketahui   oleh   prinsipal   apabila   permohonan   banding diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.

 

II.Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi

  1. Permohonan kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah putusan atau  penetapan  Pengadilan  diucapkan  dan  diberitahukan  (dalam  hal  putusan tersebut diucapkan di luar hadirnya).
  2. Pemohon  kasasi  menerima SKUM  yang  dicap/stempel  Lunas  oleh  Pemegang Kas setelah menyerahkan bukti pembayaran.
  3. Petugas Meja Pendaftaran meregister permohonan kasasi dan menyerahkan akta pernyataan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara.
  4. Pengadilan  menyampaikan  permohonan  kasasi  dalam  waktu  7  (tujuh)  hari kepada pihak lawan.
  5. Memori  kasasi  selambat-lambatnya  dalam  waktu  14 (empat  belas) hari  sesudah pernyataan kasasi harus sudah diterima pada kepaniteraan pengadilan negeri.
  6. Panitera  wajib  memberikan  tanda  terima  atas  penerimaan  memori  kasasi  dan dalam  waktu  selambat-lambatnya  30 (tiga  puluh) hari  kalender  salinan  memori kasasi   tersebut      disampaikan   kepada   pihak   lawan   dalam   perkara   yang dimaksud.
  7. Jawaban  atau  kontra  memori  kasasi  selambat-lambatnya  14  (empat  belas)  hari kalender  sesudah  disampaikannya  memori  kasasi harus  sudah  diterima  pada kepaniteraan pengadilan negeri untuk disampaikan pihak lawannya.
  8. Sebelum   berkas   perkara   dikirim   ke   Mahkamah   Agung   harus   diberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.
  9. Pengadilan  tingkat  pertama  dalam  waktu  65 (enam  puluh  lima) hari  sejak permohonan kasasi diajukan, harus sudah mengirimkan berkas kasasi (Berkas A dan B) ke Mahkamah Agung.
  10. Pencabutan permohonan kasasi diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang ditanda  tangani  oleh  pemohon  kasasi  (harus  diketahui  oleh  prinsipal  apabila permohonan kasasi diajukan oleh kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
  11. Pencabutan    permohonan    kasasi    harus    segera    dikirim    oleh    Panitera    ke Mahkamah Agung disertai akta pencabutan yang ditandatangani oleh Panitera.
  12. Mahkamah   Agung wajib   mengirimkan   salinan   putusan   kepada   Pengadilan Agama  untuk diberitahukan  kepada  Para  Pihak paling  lambat  dalam  waktu  2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.
     

III. Pelayanan Administrasi Perkara Peninjauan Kembali

  1. Permohonan  peninjauan  kembali  dapat  diajukan  dalam  waktu  180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
  2. Pemohon kasasi menyerahkan tanda bukti pembayaran panjar biaya perkara dan menerima  SKUM  yang  telah  dibubuhi  cap  stempel  lunas  dari  Pemegang  Kas. Pengadilan  pada  hari  itu  juga  wajib  membuat  akta  pernyataan  peninjauan kembali  yang  dilampirkan  pada  berkas  perkara  dan  meregister  permohonan peninjauan kembali.
  3. Selambat-lambatnya   dalam   waktu   14 (empat   belas) hari   panitera   wajib memberitahukan  tentang  permohonan  PK  kepada  pihak  lawannya dengan memberikan/mengirimkan  salinan  permohonan  peninjauan  kembali    beserta alasan-alasanya kepada pihak lawan.
  4. Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan PK tersebut  diterima harus sudah diterima kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan.
  5. Jawaban/tanggapan  atas  alasan  PK  yang  diterima  kepaniteraan  pengadilan harus  dibubuhi  hari  dan  tanggal  penerimaan  yang  dinyatakan  diatas  surat jawaban tersebut
  6. Pencabutan permohonan peninjauan kembali diajukan kepada Ketua Pengadilan  yang  ditandatangani  oleh  pemohon  peninjauan  kembali  (harus  diketahui  oleh pemohon  apabila  permohonan  peninjauan  kembali  diajukan  oleh  kuasanya) dengan menyertakan akta panitera.
  7. Pencabutan   permohonan   peninjauan   kembali   harus   segera   dikirim   oleh Panitera ke  Mahkamah  Agung  disertai  akta  pencabutan  yang  ditandatangani oleh Panitera.
  8. Dalam hal perkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan putusan  pada  Pengadilan  Agama  pengaju  untuk  diberitahukan  kepada  Para Pihak paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari untuk perkara yang berdasarkan oleh  peraturan  perundang-undangan harus selesai dalam waktu 30 (tiga  puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk perkara yang tidak bersifat prioritas.

 

SUMBER : SK KMA NOMOR : 026/KMA/SK/II/2012