1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Persiapan Penilaian KI 2018

Persiapan Penilaian KI 2018

PTA Lampung Siapkan Penilaian Keterbukaan Informasi Tahun 2018

www.pta-bandarlampung.go.id

Setelah suskes diganjar predikat A Excellent pada program Akreditasi Penjaminan Mutu Mahkamah Agung Tahun 2018 yang diserahkan di Balik Papan (13/7) lalu, Pengadilan Tingi Agama Bandar Lampung  melanjutkan persiapan penilaian Keterbukaan Informasi Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provins... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Pendalaman materi SAPM

Pendalaman materi SAPM

Pasca Implementasi SAPM edisi I 2018,

PTA Bandar Lampung Langsung Tancap Gas

www.pta-bandarlampung.go.id

Setelah perhelatan penyerahan Sertifikat SAPM edisi I Tahun 2018 selesai dilaksanakan di Balik Papan (13/7) lalu,  Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung langsung tancap gas dengan mengundang aparatur yang dipandang potensial untuk dijadikan sebagai duta SAP... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

DHARMAYUKTIKARINI CABANG LAMPUNG SERAHKAN BEASISWA BDBS UNTUK 40 PUTRA PUTRI WARGA PERADILAN.

DHARMAYUKTIKARINI CABANG LAMPUNG SERAHKAN BEASISWA BDBS  UNTUK 40 PUTRA PUTRI WARGA PERADILAN.
Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id
 
Alhamdulilah, acara penyerahan Beasiswa BDBS tahun2018 telah selesai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 bertempat di aula PTA Bandarlampung. 40 ( empat puluh ) putra putri warga peradilan yang terdiri dari 10 siswa TK, 21 siswa SD, 4 siswa SMP, 3 siswa SMA dan 2orang  mahasiswa menerima beasiswa BDBS ini dengan suka cita.
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Raih A Excellent PTA Bandar Lampung, ini awal bukan akhir.

Raih A Excellent PTA Bandar Lampung, ini awal bukan akhir.

Balikpapan | pta-bandarlampung.go.id

13 Juli 2018, tepat pukul 13.30 WIB, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) kepada beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di empat peradilan di bawah Mahkamah Agung RI.

Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Pengadilan Agama KaliandaBahwa sebelum Pengadilan Agama Kalianda berdiri, masyarakat pencari keadilan mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tanjung Karang, maka sejak diresmikan pertama kali tanggal 11 Pebruari 1982 oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Nomor : 95 dan 96 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, termasuk didalamnya Pengadilan Agama Kalianda yang mulai kegiatan operasionalnya pada bulan Oktober 1983 dengan Kantor menyewa rumah penduduk didaerah perempatan Jalan Kalianda Bawah. 

Pengadilan Agama Kalianda mulai melakukan kegiatan dengan jumlah Personil 8 (delapan) orang. sebagai Ketua ABDULLAH DHIA,SH.dan HUSNI LUKMAN sebagai Panitera Kepala, dan 6 (enam) tenaga administrasi  serta dibantu oleh 3 (tiga) orang Hakim Honor;

Pada tahun 1984 Pengadilan Agama Kalianda mendapat tanah berukuran 2.960 M2 dan dibangunlah gedung baru berukuran 150 M2 yang terletak di jalan Indra Bangsawan No. 41 Kalianda dan diresmikan pada tanggal 24 Januari 1984 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang dijabat oleh Drs. H. ROIHAN A.RASYID, Bc.Hk. yang membawahi wilayah Pengadilan Agama se Sumatra Bagian Selatan ( Palembang, Bengkulu dan Lampung),  Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI.Nomor 26 Tahun 1983 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 42 tahun 1984 Pengadilan Agama Kalianda dikatagorikan sebagai Pengadilan Agama Kelas II A.

Dikarenakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda sangat luas, maka dipandang perlu melaksanakan sidang keliling untuk beberapa wilayah untuk melayani masyarakat pencari keadilan secara optimal yang meliputi wilayah Lampung Selatan bagian Barat ( yang  sekarang sebagian  besar  wilayahnya  menjadi  bagian  wilayah  Pengadilan  Agama  Tanggamus ). Untuk sidang keliling yang ada di Kecamatan Gedong Tataan menumpang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, sedangkan sidang keliling di daerah Kecamatan Talang Padang menumpang di balai sidang keliling Pengadilan Negeri Kalianda. Kemudian pada tahun 1986 mendapat anggaran proyek pembelian tanah seluas 939 M2 dan dibangunlah Gedung Balai sidang Pengadilan Agama Kalianda yang bertempat di Kecamatan Gedong Tataan berukuran 70 M2 yang di resmikan pemakaianya oleh ABDULLAH DHIA, SH. ( sebagai Ketua Pengadilan Agama Kalianda ) pada tanggal 24 Januari 1986 dan sampai sekarang gedung Balai sidang tersebut masih dipergunakan sidang keliling sekali dalam satu minggu, namun gedungnya pada saat ini dalam kaeadaan rusak ringan.

Pada tanggal 27 Oktober 1990 dibangun lagi gedung baru berukuran 172,40 meter persegi yang berdampingan dengan bangunan gedung yang lama dan pada  bulan Oktober 1995 dibangun lagi ruang sidang berukuran 39,16 meter persegi yang terletak diantara dua gedung yang dibangun sebelumnya. Kemudian pada tahun Anggaran 2007 DIPA Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja modal rehabilitasi Gedung karena tidak ada tempat maka dibongkarlah gedung/balai sidang yang lama ukuran 172,40 M2 yang dibuat tahun 1990, dan ditempat tersebut dibangunlah Gedung Kantor baru berlantai 2 (dua)  berukuran  540 M2, dan pada tahun anggaran 2008  DIPA Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja modal rehabilitasi Gedung tahap kedua, maka dibongkarlah gedung/balai sidang yang lama ukuran 150 M2 yang dibuat tahun l984 ditempat tersebut dibangunlah Gedung Kantor baru berlantai 2 (dua) berukuran  300 M2. Pada tahun anggaran 2009  DIPA Pengadilan Agama Kalianda mendapat belanja modal untuk membangun sarana pagar disekeliling, Kantor Pos Satpam, gerbang, dan tugu nama Pengadilan serta jalan masuk kantor, sehingga halaman kantor yang semula menghadap jalan Indra Bangsawan No. 41 Kalianda, sekarang menghadap jalan Kolonel Makmun Rasyid No. 48 Kalianda .

  1. PENGADUAN
  2. BANTUAN HUKUM
  3. PERMOHONAN INFORMASI
  4. STANDAR PELAYANAN
  5. DIREKTORI PUTUSAN BANDING

   Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)


 

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 


 


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah  menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.