1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Persiapan Penilaian KI 2018

Persiapan Penilaian KI 2018

PTA Lampung Siapkan Penilaian Keterbukaan Informasi Tahun 2018

www.pta-bandarlampung.go.id

Setelah suskes diganjar predikat A Excellent pada program Akreditasi Penjaminan Mutu Mahkamah Agung Tahun 2018 yang diserahkan di Balik Papan (13/7) lalu, Pengadilan Tingi Agama Bandar Lampung  melanjutkan persiapan penilaian Keterbukaan Informasi Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provins... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Pendalaman materi SAPM

Pendalaman materi SAPM

Pasca Implementasi SAPM edisi I 2018,

PTA Bandar Lampung Langsung Tancap Gas

www.pta-bandarlampung.go.id

Setelah perhelatan penyerahan Sertifikat SAPM edisi I Tahun 2018 selesai dilaksanakan di Balik Papan (13/7) lalu,  Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung langsung tancap gas dengan mengundang aparatur yang dipandang potensial untuk dijadikan sebagai duta SAP... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

DHARMAYUKTIKARINI CABANG LAMPUNG SERAHKAN BEASISWA BDBS UNTUK 40 PUTRA PUTRI WARGA PERADILAN.

DHARMAYUKTIKARINI CABANG LAMPUNG SERAHKAN BEASISWA BDBS  UNTUK 40 PUTRA PUTRI WARGA PERADILAN.
Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id
 
Alhamdulilah, acara penyerahan Beasiswa BDBS tahun2018 telah selesai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 bertempat di aula PTA Bandarlampung. 40 ( empat puluh ) putra putri warga peradilan yang terdiri dari 10 siswa TK, 21 siswa SD, 4 siswa SMP, 3 siswa SMA dan 2orang  mahasiswa menerima beasiswa BDBS ini dengan suka cita.
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Raih A Excellent PTA Bandar Lampung, ini awal bukan akhir.

Raih A Excellent PTA Bandar Lampung, ini awal bukan akhir.

Balikpapan | pta-bandarlampung.go.id

13 Juli 2018, tepat pukul 13.30 WIB, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) kepada beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di empat peradilan di bawah Mahkamah Agung RI.

Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Pengadilan Agama TanggamusWilayah Pengadilan Agama Tanggamus sebelumnya merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda Lampung Selatan, namun karena luasnya wilayah Kabupaten Lampung Selatan maka berdasarkan tuntutan masyarakat untuk mempermudah proses pemerataan pembangunan maka sesuai ketentuan diadakan pemekaran wilayah dengan penambahan kabupaten berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 1997 maka terbentuklah Kabupaten Tanggamus. Dan diresmikan pada tanggal 20 Maret 1997 yang semula terdiri dari 17 Kecamatan hingga saat ini telah menjadi 18 Kecamatan.

 
Seiring dengan terbentuknya Kabupaten Tanggamus berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka dibentuk pula Pengadilan Agama Tanggamus berdasarkan KEPRES NO. 145 Tahun 1998 dan Kepaniteraannya dibentuk berdasarkan KMA No.014/SK/III/1999 kemudian pada tanggal 19 Maret 1999 bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijah 1419H diresmikannya Pengadilan Agama Tanggamus oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Drs. H. Yusuf Ilyas, SH dengan wilayah hukum 17 Kecamatan dan mulai beroperasi dengan menyewa sebuah rumah ukuran 120m2 yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda Kota Agung milik Ibu Mas'amah selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tanggal 5 Mei 2000 Pengadilan Agama Tanggamus memperoleh hak pakai berupa tanah dari Bupati Kabupaten Tanggamus dengan luas keseluruhan 2000m2 berada dalam komplek PEMKAB Tanggamus di Jl. Jend. A. Yani, Gedung Kantor Pengadilan Agama Tanggamus yang pertama diperoleh dari APBN DIP DEPAG Nomor 081/XXIV/12/1/04/2000 tanggal 1 April Tahun 2000 dan mulai ditempati pada tanggal 19 Maret 2001. Pada tanggal 24 Maret 2003 menempati gedung Kantor Pengadilan Agama Tanggamus yang kedua ini merupakan perolehan dari APBN, DIP, DEPAG Nomor : 004/XXV/12/1/01 tanggal 1 Januari 2001, kemudian pada tanggal 8 Juli 2004 Pengadilan Agama Tanggamus telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dengan Nomor : 640.0099.KA.VI.19.2004 atas kedua bangunan gedung tersebut, yang luas seluruhnya adalah 275,5m2. Letak tanah bangunan kantor tersebut berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus.

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kampung.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jend. A. Yani (dua jalur).

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Tanggamus telah mengalami 5 (lima) Ketua, sebagai Ketua Pengadilan Pertama adalah Bapak Nasib, SH yang menjabat untuk periode 1999 sampai dengan tahun 2001, kemudian digantikan Pelaksana Tugas oleh Bapak Drs. Buchori pada tahun 2001, kemudian digantikan Pelaksana Tugas oleh Bapak Drs. H. Haeruman, SH tanggal 2002 sampai dengan tahun 2003, kemudian digantikan oleh Bapak Drs. A. Chairan Arif, MH dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, kemudian digantikan oleh Bapak Drs. Abu Thalib Zisma pada tahun 2005 sampai dengan sekarang. Sedangkan untuk Panitera/ Sekretaris yang pertama adalah Bapak Drs. A. Nasrul MD dan yang kedua oleh Bapak Mukminin Husin, BA, kemudian pada bulan Januari tahun 2008 Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Tanggamus adalah Bapak Ahmad Husain AM, SH.

Saat ini Pengadilan Agama Tanggamus sedang dalam proses pembangunan gedung berlantai dua Tahap Pertama melalui DIPA Pengadilan Agama Tanggamus Tahun Anggaran 2008 sedangkan untuk Tahap Kedua akan direalisasikan pada tahun 2009.

  1. PENGADUAN
  2. BANTUAN HUKUM
  3. PERMOHONAN INFORMASI
  4. STANDAR PELAYANAN
  5. DIREKTORI PUTUSAN BANDING

   Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)


 

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 


 


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah  menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.