1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Persiapan Penilaian KI 2018

Persiapan Penilaian KI 2018

PTA Lampung Siapkan Penilaian Keterbukaan Informasi Tahun 2018

www.pta-bandarlampung.go.id

Setelah suskes diganjar predikat A Excellent pada program Akreditasi Penjaminan Mutu Mahkamah Agung Tahun 2018 yang diserahkan di Balik Papan (13/7) lalu, Pengadilan Tingi Agama Bandar Lampung  melanjutkan persiapan penilaian Keterbukaan Informasi Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provins... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Pendalaman materi SAPM

Pendalaman materi SAPM

Pasca Implementasi SAPM edisi I 2018,

PTA Bandar Lampung Langsung Tancap Gas

www.pta-bandarlampung.go.id

Setelah perhelatan penyerahan Sertifikat SAPM edisi I Tahun 2018 selesai dilaksanakan di Balik Papan (13/7) lalu,  Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung langsung tancap gas dengan mengundang aparatur yang dipandang potensial untuk dijadikan sebagai duta SAP... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

DHARMAYUKTIKARINI CABANG LAMPUNG SERAHKAN BEASISWA BDBS UNTUK 40 PUTRA PUTRI WARGA PERADILAN.

DHARMAYUKTIKARINI CABANG LAMPUNG SERAHKAN BEASISWA BDBS  UNTUK 40 PUTRA PUTRI WARGA PERADILAN.
Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id
 
Alhamdulilah, acara penyerahan Beasiswa BDBS tahun2018 telah selesai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 bertempat di aula PTA Bandarlampung. 40 ( empat puluh ) putra putri warga peradilan yang terdiri dari 10 siswa TK, 21 siswa SD, 4 siswa SMP, 3 siswa SMA dan 2orang  mahasiswa menerima beasiswa BDBS ini dengan suka cita.
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Raih A Excellent PTA Bandar Lampung, ini awal bukan akhir.

Raih A Excellent PTA Bandar Lampung, ini awal bukan akhir.

Balikpapan | pta-bandarlampung.go.id

13 Juli 2018, tepat pukul 13.30 WIB, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) kepada beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di empat peradilan di bawah Mahkamah Agung RI.

Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Pengadilan Agama Kotabumi didirikan beberapa bulan sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1957 tepatnya tanggal 1 Juli 1957 di Kotabumi oleh DPRD Lampung Utara atas inisiatif tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka-pemuka agama setempat.


Kemudian oleh Penguasa Militer TT. Jl. Sriwijaya pada waktu itu dengan surat Keputusannya tanggal 10 Oktober 1957 Nomor : KPTS 127/SRW/1957 yang langsung ditunjuk seorang ketua dan beberapa pegawai yang menjalankan tugas Pengadilan Agama Kotabumi.

Kemudian sesudah berdirinya Pengadilan Agama Kotabumi dengan penetapan Menteri Agama Nomor : 25 tahun 1959 tanggal 11 Juni 1959 ( Menteri Agama pada waktu itu bapak KH. Muhammad Ilyas ) menetapkan terhitung tanggal 17 Desember 1957 mengesahkan terbentuknya Pengadilan Agama Kotabumi di Lampung Utara.

Adapun nama-nama Ketua yang pernah memimpin Pengadilan Agama Kotabumi sejak tahun 1959 sampai dengan sekarang yaitu sebagai berikut :
 

No. Nama Periode
1. KH. A.Syafe'i 1957 - 1962
2. KH. Mahmud Berlian 1962 - 1977
3. M. Daud Kohar, BA 1977 - 1981
4. Drs. Samarcondy Nawawi 1981 - 1991
5. Drs. Abdul Kapi 1991- 1998
6. Drs. Ahud Misbahuddin 1998 - 1999
7. Drs. Zulkifli Arief 1999 - 2003
8. Drs. Ahud Misbahuddin 2003 - 2004
9. Drs. H. Haeruman, S.H. 2004 - 2009
10. Dra. Siti Zurbaniyah, S.H. 2010 - 2013
11. Drs. H. Asrori S.H.,M.H. 2014 - Sekarang

 

Wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi meliputi 23 Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut:

  1. Kecamatan Bukit Kemuning
  2. Kecamatan Abung Tinggi
  3. Kecamatan Tanjung Raja
  4. Kecamatan Abung Barat
  5. Kecamatan Abung Tengah
  6. Kecamatan Abung Kunang
  7. Kecamatan Abung Pekurun
  8. Kecamatan Kotabumi
  9. Kecamatan Kotabumi Utara
  10. Kecamatan Kotabumi Selatan
  11. Kecamatan Abung Selatan
  12. Kecamatan Abung Semuli
  13. Kecamatan Blambangan Pagar
  14. Kecamatan Abung Timur
  15. Kecamatan Abung Surakarta
  16. Kecamatan Sungkai Selatan
  17. Kecamatan Muara Sungkai
  18. Kecamatan Bunga Mayang
  19. Kecamatan Sungkai Barat
  20. Kecamatan Sungkai Jaya
  21. Kecamatan Sungkai Utara
  22. Kecamatan Hulu Sungkai
  23. Kecamatan Sungkai Tengah
  1. PENGADUAN
  2. BANTUAN HUKUM
  3. PERMOHONAN INFORMASI
  4. STANDAR PELAYANAN
  5. DIREKTORI PUTUSAN BANDING

   Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)


 

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 


 


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah  menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.