1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Persiapan Penilaian KI 2018

Persiapan Penilaian KI 2018

PTA Lampung Siapkan Penilaian Keterbukaan Informasi Tahun 2018

www.pta-bandarlampung.go.id

Setelah suskes diganjar predikat A Excellent pada program Akreditasi Penjaminan Mutu Mahkamah Agung Tahun 2018 yang diserahkan di Balik Papan (13/7) lalu, Pengadilan Tingi Agama Bandar Lampung  melanjutkan persiapan penilaian Keterbukaan Informasi Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung. Persiapan ini dilaksanakan pada hari Selasa (24/7) yang dihadiri oleh Pejabat struktural ... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Pendalaman materi SAPM

Pendalaman materi SAPM

Pasca Implementasi SAPM edisi I 2018,

PTA Bandar Lampung Langsung Tancap Gas

www.pta-bandarlampung.go.id

Setelah perhelatan penyerahan Sertifikat SAPM edisi I Tahun 2018 selesai dilaksanakan di Balik Papan (13/7) lalu,  Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung langsung tancap gas dengan mengundang aparatur yang dipandang potensial untuk dijadikan sebagai duta SAPM wilayah Pengadilan Tingi Agama Bandar Lampung pada hari Jum’at tanggal 20 Juli 2018 bertempa... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

DHARMAYUKTIKARINI CABANG LAMPUNG SERAHKAN BEASISWA BDBS UNTUK 40 PUTRA PUTRI WARGA PERADILAN.

DHARMAYUKTIKARINI CABANG LAMPUNG SERAHKAN BEASISWA BDBS  UNTUK 40 PUTRA PUTRI WARGA PERADILAN.
Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id
 
Alhamdulilah, acara penyerahan Beasiswa BDBS tahun2018 telah selesai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 bertempat di aula PTA Bandarlampung. 40 ( empat puluh ) putra putri warga peradilan yang terdiri dari 10 siswa TK, 21 siswa SD, 4 siswa SMP, 3 siswa SMA dan 2orang  mahasiswa menerima beasiswa BDBS ini dengan suka cita.
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Raih A Excellent PTA Bandar Lampung, ini awal bukan akhir.

Raih A Excellent PTA Bandar Lampung, ini awal bukan akhir.

Balikpapan | pta-bandarlampung.go.id

13 Juli 2018, tepat pukul 13.30 WIB, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) kepada beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di empat peradilan di bawah Mahkamah Agung RI.

Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Closing Meeting Asesmen Eksternal di PTA Bandarlampung

Closing Meeting Asesmen Eksternal di PTA Bandarlampung
 
Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id
 
Closing meeting adalah salah satu bagian dari asesmen eksternal. Sesuai yang telah dijadualkan, asesmen eksternal memiliki serangkaian kegiatan yang dimulai dari opening meeting, kemudian asesmen yang dilaksanakan dengan beberapa metode yang terdiri dari kelengkapan dokumen, metode telusur dan wawancara. Terakhir, dari hasil asesmen yang telah dilakukan dengan berbagai metode tersebut, maka akan ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Meriahnya Opening Meeting Assesmen eksternal PTA Bandarlampung

Meriahnya Opening Meeting Assesmen eksternal PTA Bandarlampung
Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id
 
PTA Bandarlampung yang mengajukan diri siap diasesmen untuk mengikuti penerapan SAPM pada tanggal 21 Juni 2018 ke Komite pusat SAPM, hari ini, 6 Juli 2018 mulai diassesmen oleh asesor nasional. Rangkaian acara asesmen dimulai dengan opening meeting.
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Refleksi dan Implementasi SAPM di PA Sewilayah PTA Bandarlampung

Refleksi dan Implementasi SAPM di PA Sewilayah PTA Bandarlampung
Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id
Selasa, 26 Juni 2018, PTA Bandar Lampung menggelar acara yg bertajuk Implentasi SAPM PTA Bandar Lampung. bertempat di ruang rapat panitera dan sekretaris PTA Bandar Lampung, hadir 12 orang terpilih dari 9 satker sebagai pejuang SAPM. Dr. Drs. H Syahril. S.H., M.H. mengatakan ada sebuah pertanyaan  yg patut menjadi bahan refleksi bagi kita semua terkait diraihnya akreditasi A maupun B di masing-masing satker. 
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Rakor PTA Bandar Lampung Bahas Tuntas SAPM dan Disiplin Kerja Hakim

Rakor PTA Bandar Lampung Bahas Tuntas SAPM dan Disiplin Kerja Hakim

Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id

Kamis, 31 Mei 2018, "Seperti tak pernah kehabisan energi" rasanya ungkapan ini tidak terlalu berlebihan ditujukan kepada pimpinan dan seluruh jajaran di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Bagaimana tidak, setelah satu minggu penuh bejibaku dengan pendampingan Asessor Eksternal SAPM, empat pengadilan agama yang cukup menguras energi, hari ini Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Tanpa kenal lelah, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung kali ini pun membahas dengan cukup mendalam mengenai program SAPM... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Pengadilan Agama Tulang Bawang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden (Kepres) nomor 145 tahun 1998 tentang pembentukan Pengadilan Agama Tulang Bawang dan Pengadilan Agama Tanggamus. Sementara pembentukan Kepaniteraannya didasari kepada keputusan Mahkamah Agung (KMA) Nomor : KMA/014/SK/III/1999 tanggal 17 Maret 1999 dan secara resmi mulai beroprasi terhitung sejak tanggal 20 Maret 1999.


Sejalan dengan perkembangannya, pada tahun 2004 dengan Undang-undang No. 4 tahun 2004 Peradilan Agama berada satu atap dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah lebih dari setengah abad lamanya berinduk di Lembaga Ekskutif, Departemen Agama Republik Indonesia.

Dua tahun berikutnya, Undang-undang No. 7 tahun 1989 diubah menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menjadikan Pengadilan Agama semakin Eksis dengan pengelolaan Teknis yudicial maupun non Yudicial setara dengan 3 lingkungan Peradilan lainnya berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Khusus bagi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sejak tahun 2005 telah dimasukkan menjadi anggota tidak tetap Muspida Kabupaten Tulang Bawang dan untuk tahun 2007 telah dikeluarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang No.20 tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Dimana Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang masuk sebagai anggota tidak tetap Muspida Tulang Bawang. Kedudukannya di dalam jajaran Muspida Plus ini terkait dengan pasal 52 UU No.7 tahun 1989. senagaimana diubah dengan UU No.3 tahun 2006, yang berfungsi sebagai Penasehat Hukum Islam di daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Bahwa, tugas pokok Pengadilan Agama Tulang Bawang berdasarkan Pasal 49 Kundang-undang Nomor 3 tahun 2006 adalah :

Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah; i. Ekonomi Syaria’ah;

Pada saat terbentuknya/berdirinya Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 20 Maret 1997 wilayah Kabupaten Tulang Bawang pada saat itu memiliki wilayah terluas, 22% dari wilayah Propinsi Lampung. Dengan menyadari besarnya tantangan dan upaya percepatan pembangunan serta memperpendek rentang kendali pelayanan publik di wilayah Sai Bumi Nengah Nyappur ini, maka segenap elemen masyarakat dan sepenuhnya didukung oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang,
Pada tahun 2008 Kabupaten Tulang Bawang ini dimekarkan menjadi 3 (tiga) wilayah daerah otonom baru (DOB) dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Mesuji dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat. Setelah wilayah ini dimekarkan, saat ini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah ± 4.385,84 Km2, yang tersebar dalam 15 wilayah Pemerintahan Kecamatan, 4 Kelurahan dan 148 Kampung. Walaupun wilayah ini telah dimekarkan, Kabupaten Tulang Bawang tetap memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keragaman budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam upaya mencapai kesejahteraan segenap lapisan masyarakat.
Kabupaten Tulang Bawang hanya berjarak sekitar 120 Km Ibukota Propinsi Lampung, Bandar Lampung. Sedangkan dari Jakarta dengan menggunakan transportasi udara ± 45 menit dari Bandara Soekarno Hatta menuju Bandara Raden Intan II (Branti) dilanjutkan dengan 2 jam jalan darat menuju kota Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Bagi yang ingin menggunakan transportasi darat jarak dari Jakarta ke Menggala  dapat ditempuh ± 8 jam melewati Pelabuhan Laut Merak Bakauheni.
.

Geografis

Kabupaten Tulang Bawang dengan Ibukota Menggala, berjarak kurang lebih 120 km dari Ibukota Propinsi.

Batas-batas Wilayah kabupaten sbb:

Sebelah Utara : Kabupaten Mesuji
Sebelah selatan : Kabupaten Lampung Tengah
Sebelah Timur : Laut Jawa
Sebelah Barat : Kabupaten Tulang Bawang Barat

 

Nama Resmi : Kabupaten Tulang Bawang
Ibukota : Menggala
Luas Wilayah : 7.770,84 Km2
Jumlah Penduduk : 743.945 jiwa
Wilayah Administrasi : 16 Kecamatan
Bupati : Drs. Hi. Abdurachman Sarbini, SH., MH.
Alamat Kantor : Jl. Cemara Gunung Sakti, Menggala
    Telp. (0726) 21030 Fax. (0726)21040

Kabupaten Tulang Bawang berada pada arah utara selatan 3o45 4o40 dan arah timur barat 104o55 105o55 dengan ibukota Menggala yang berjarak kurang lebih 120 km dari ibukota provinsi. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah utara, Kabupaten Lampung Tengah di sebelah selatan, Laut Jawa di sebelah timur dan Kabupaten Lampung Utara di sebelah barat. Daerah Kabupaten Tulang Bawag beriklim tropis dengan musim hujan dan kemarau berganti sepanjang tahun. Temperatur rata-rata 31o Celcius dengan curah hujan rata-rata 2.000 2.500 mm/tahun.

  1. PENGADUAN
  2. BANTUAN HUKUM
  3. PERMOHONAN INFORMASI
  4. STANDAR PELAYANAN
  5. DIREKTORI PUTUSAN BANDING

   Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)


 

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 


 


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah  menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.