1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

UPAYA SETELAH SAPM EDISI I TAHUN 2018

Oleh : Arief Hidayat)*

 

Setelah sukses menyelenggarakan asesmen eksternal pada 132 Pengadilan Agama diseluruh Indonesia pada kurun waktu 17 – 31 Mei 2018 dengan menurunkan 26 asesor eksternal, Komite SAPM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diketuai oleh Dr. H. Hasbi Hasan, MH yang juga Direktur Administrasi Badan Peradilan Agama, melanjutkan program asesmen eksternal untuk 13 Pengadilan Tinggi Agama dengan menerjunkan tujuh Asesornya dengan rentang waktu tanggal 3 – 8 Juli 2018.

            Sehari sebelum pemberangkatan asesor eksternal ke 13 Pengadilan Tinggi Agama (2/7), telah dilaksanakan pembekalan oleh Komite SAPM dalam semua hal, dari mulai teknis sampai non teknis penilaian. Dalam kesempatan itu pula Direktur Jenderal Peradilan Agama yang baru Dr. Drs. H. Aco Nur, SH, MH mememberikan apresiasi ....

Selanjutnya baca disini...

DO'A SIDANG  ISTIMEWA MAHKAMAH AGUNG

PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN 2017

 

بســــــــم الله الرحمن الرحيم

نحمدك اللهم  لك الحمد كله يامنعم المتفضّل، أنت المسبغ علينابلا قيدنعمك الجلائل، ولك الشكر كله يامالك المتعال ومنزل الرسائل، أنت المعطى بلا حد آلائك  الجزيل، صلى الله وسلم على المصطفى الكامل، سيّدنامحمّد خير نبي أرسل، وعلى   آله وأصحابه  الذين تمسكوا بالسنة وخير كتاب أنزل.

Yâ Allâh yâ dzal hamdi wa al-Tsanâ

Memparipurnakan prosesi Laporan Tahunan, kami  melafalkan hamdalah, sebagai  ungkapan syukur ke pangkuan Rabbun Syakur,  atas kumulasi prestasi yang dipaparkan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, di antaranya reduksi signifikan sisa perkara baik Kasasi maupun Peninjauan Kembali,  

Selengkapnya baca disini

Tinjauan Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap Pertama

(Kepentingan Siapa?)

Oleh : Arief Hidayat)*

 

A.    Pendahuluan

Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) merupakan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI untuk diimplementasikan di Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Salah satu rujukan program APM ini adalah standar ISO 9001 – 2015 dan ini juga memastikan bahwa standar yang disusun berkorelasi dengan standar pelayanan internasional. Selanjutnya program APM berbasis risiko (risk based thinking) maksudnya adalah antisipasi selalu dilakukan melalui proses pengendalian dan monitoring dalam upaya menjaga konsistensi implementasi dan peningkatan kualitas pelayanan. Berjalannya program APM ini sangat ditentukan oleh semangat dan komitmen seluruh aparatur pengadilan agama untuk mematuhi standar yang telah ditetapkan.

Selengkapnya baca disini !

KERANGKA HUKUM PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH1

Arifin,  S.H.I., M.H.2

A.  PENGANTAR

Aktivitas   bisnis  berbasis  akad  syariah  (Islamic  contract),   sebagaimana bisnis  pada umumnya, tidak pernah steril dari kemungkinan terjadinya sengketa (dispute) di antara pihak yang terlibat, baik dalam bentuk wanprestasi  maupun adanya perbuatan melawan hukum.3  Dalam rangka mengantisipasi  hal tersebut,

para pelaku bisnis, pakar hukum dan pengambil kebijakan telah mencari bentuk penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Secara umum penyelesaian sengketa ekonomi syariah terpilah dalam dua jalur utama : pengadilan (litigatie) dan di luar pengadilan (non-litigatie).4

Baca Selengkapnya ...

MEMAKNAI CUTI TAHUNAN BAGI PNS

Oleh : Arief Hidayat)*

 

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen bagi Pegawai Negeri Sipil menjadi perbincangan hangat terutama pada bab XII  pasal 309 – 341 mengenai cuti. Mayoritas Aparatur Sipil Negara menyambutnya dengan suka cita khusus untuk bab cuti ini, alasannya karena cuti bersama tidak dipotong cuti tahunan. Fenomena ini menarik karena ramai-ramai Pegawai Negeri Sipil mulai menghitung-hitung cuti tahunan yang katanya hak, sehingga menjadi fatal bagi sebuah instansi apabila terjadi seluruh pegawai menuntut haknya itu dalam waktu bersamaan, maka kantor akan kosong karena banyak PNS yang cuti, kegiatan-kegiatan banyak terhambat, dan fenomena ini membuat kesan motivasi kerja rendah. Untungnya ketentuan ini dibatasi dengan kuota 5 % dari jumlah pegawai sehingga tidak terjadi kekosongan, tetapi yang terjadi adalah arisan cuti yaitu terjadinya giliran cuti supaya kuota tidak dilanggar.

Fenomena ini wajib untuk dicermati menjadi persoalan serius dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur menuju Organisasi Berkinerja Tinggi (High Performance Organization).

Baca selengkapnya.....................

 

Sub Kategori