1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pendalam materi SAPM

Pendalam materi SAPM

Pasca Implementasi SAPM edisi I 2018,

PTA Bandar Lampung Langsung Tancap Gas

www.pta-bandarlampung.go.id

Setelah perhelatan penyerahan Sertifikat SAPM edisi I Tahun 2018 selesai dilaksanakan di Balik Papan (13/7) lalu,  Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung langsung tancap gas dengan mengundang aparatur yang dipandang potensial untuk dijadikan sebagai duta SAPM wilayah Pengadilan Tingi Agama Bandar Lampung pada hari Jum’at tanggal 20 Juli 2018 bertempa... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

DHARMAYUKTIKARINI CABANG LAMPUNG SERAHKAN BEASISWA BDBS UNTUK 40 PUTRA PUTRI WARGA PERADILAN.

DHARMAYUKTIKARINI CABANG LAMPUNG SERAHKAN BEASISWA BDBS  UNTUK 40 PUTRA PUTRI WARGA PERADILAN.
Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id
 
Alhamdulilah, acara penyerahan Beasiswa BDBS tahun2018 telah selesai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 bertempat di aula PTA Bandarlampung. 40 ( empat puluh ) putra putri warga peradilan yang terdiri dari 10 siswa TK, 21 siswa SD, 4 siswa SMP, 3 siswa SMA dan 2orang  mahasiswa menerima beasiswa BDBS ini dengan suka cita.
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Raih A Excellent PTA Bandar Lampung, ini awal bukan akhir.

Raih A Excellent PTA Bandar Lampung, ini awal bukan akhir.

Balikpapan | pta-bandarlampung.go.id

13 Juli 2018, tepat pukul 13.30 WIB, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) kepada beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di empat peradilan di bawah Mahkamah Agung RI.

Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Closing Meeting Asesmen Eksternal di PTA Bandarlampung

Closing Meeting Asesmen Eksternal di PTA Bandarlampung
 
Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id
 
Closing meeting adalah salah satu bagian dari asesmen eksternal. Sesuai yang telah dijadualkan, asesmen eksternal memiliki serangkaian kegiatan yang dimulai dari opening meeting, kemudian asesmen yang dilaksanakan dengan beberapa metode yang terdiri dari kelengkapan dokumen, metode telusur dan wawancara. Terakhir, dari hasil asesmen yang telah dilakukan dengan berbagai metode tersebut, maka akan ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Meriahnya Opening Meeting Assesmen eksternal PTA Bandarlampung

Meriahnya Opening Meeting Assesmen eksternal PTA Bandarlampung
Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id
 
PTA Bandarlampung yang mengajukan diri siap diasesmen untuk mengikuti penerapan SAPM pada tanggal 21 Juni 2018 ke Komite pusat SAPM, hari ini, 6 Juli 2018 mulai diassesmen oleh asesor nasional. Rangkaian acara asesmen dimulai dengan opening meeting.
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Refleksi dan Implementasi SAPM di PA Sewilayah PTA Bandarlampung

Refleksi dan Implementasi SAPM di PA Sewilayah PTA Bandarlampung
Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id
Selasa, 26 Juni 2018, PTA Bandar Lampung menggelar acara yg bertajuk Implentasi SAPM PTA Bandar Lampung. bertempat di ruang rapat panitera dan sekretaris PTA Bandar Lampung, hadir 12 orang terpilih dari 9 satker sebagai pejuang SAPM. Dr. Drs. H Syahril. S.H., M.H. mengatakan ada sebuah pertanyaan  yg patut menjadi bahan refleksi bagi kita semua terkait diraihnya akreditasi A maupun B di masing-masing satker. 
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Rakor PTA Bandar Lampung Bahas Tuntas SAPM dan Disiplin Kerja Hakim

Rakor PTA Bandar Lampung Bahas Tuntas SAPM dan Disiplin Kerja Hakim

Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id

Kamis, 31 Mei 2018, "Seperti tak pernah kehabisan energi" rasanya ungkapan ini tidak terlalu berlebihan ditujukan kepada pimpinan dan seluruh jajaran di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Bagaimana tidak, setelah satu minggu penuh bejibaku dengan pendampingan Asessor Eksternal SAPM, empat pengadilan agama yang cukup menguras energi, hari ini Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Tanpa kenal lelah, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung kali ini pun membahas dengan cukup mendalam mengenai program SAPM... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Orientasi Calon Hakim pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Orientasi Calon Hakim pada Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

 

 

Bandar Lampung, www.pta-bandarlampung.go.id

Pagi ini Jum’at, 11 Mei 2018 Aula PTA Bandarlampung dipenuhi oleh para calon hakim . Ada 28 calon hakim yang tersebar diberbagai Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandarlampung, Kedua puluh delapan calon hakim ini pada umumnya masih relatif sangat muda. Mereka semua terlihat begitu bersemangat dan terlihat begitu antusias. Hal ini dibuktikan  dengan kedataangan mereka yang tepat waktu bahkan sejak pagi sebelum acara dimulai.

Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Bandarlampung | pta-bandarlampung.go.id
Berdasarkan Surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 105/BUA/OT.01.1/5/2014 dengan Perihal Mengenai Penyusunan Pagu Indikatif Tahun 2015 Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan di Indonesia, yakni menindak lanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 0091/M.PPN/03/2014 dan Nomor S-179/MK.02/2014 Tanggal 19 Maret 2014, agar membuat Rencana Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015 , dan telah dijadwalkan untuk Wilayah Lampung tepat pada Tanggal 26 Mei Tahun 2014.

Diawali pembukaan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, H. HARYANTO, SH., MH. yang didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Dr. H. ZAINUDDIN FAJARI, SH., MH.  membuka kegiatan Penyusunan Pagu Indikatif - Rencana Kerja Anggaran Kementerian Tahun Anggaran 2015 di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama se Provinsi Lampung yang berlangsung selama 3 (tiga)  hari, terhitung mulai 26 - 28 Mei 2014 bertempat di Aula Hotel Grand Anugerah Bandar Lampung.

 

Dilaksanakan oleh Unit Badan Urusan Administrasi, Perwakilan dari Dirjen Badan Peradilan Umum, Dirjen Badan Peradilan Agama, Tim dari Biro Perencanaan dan Organisasi hadir dalam kegiatan ini sebagai Narasumber, (Peradilan Umum dan Peradilan Agama), peserta yang terdiri dari Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris, Kepala Urusan Keuangan, Bendahara dan Operator dari tiap-tiap satuan kerja baik dari Peradilan Umum dan Peradilan Agama, dengan Sistem Konsultasi dan koordinasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) tahun 2015 yang mana kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari reformasi perencanaan dan penganggaran, berdasarkan RKP, RKT (Rencana Kerja Tahunan) penyusunan kertas kerja  yang bersifat penting dan membutuhkan penanganan berskala prioritas yang telah diperhitungakn oleh masing-masing satuan kerja, dengan menyesuaikan standar biaya yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan, berpedoman pada PMK No. 53/PMK.02 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 serta berdasarkan Petunjuk  Teknis Penyusunan Rencana Kerja TA. 2015.

Penyerahan Pagu Indikatif Secara Simbolis yang diterima Oleh  Panitera/Sekretaris Tingkat Banding

 Langkah-langkah yang ditempuh adalah membuat analisa tentang kebutuhan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta dalam proses pencairan anggaran DIPA T.A. 2014 sebagai patokan / Acuan Kerja dalam penyusunan Anggaran kedepan, sehingga tidak terjadi kembali suatu kesalahan dalam proses penginputan struktur Program dan Kegiatan, baik dalam output kegiatan, sub output, komponen, jenis kegiatan, dan akun mata anggaran yang telah ditetapkan dan disesuaikan, sehingga kebiijakan untuk mencapai sasaran-sasaran baik dalam program belanja pegawai, operasional dan non operasional, belanja modal, dan kegiatan unit Eselon II  Badilag dan Badilum, yang di spesifikasikan detailnya menjadi terarah dan terprogram dengan baik.

Satuan Kerja dalam hal mengalokasikan Anggaran masih harus melengkapi dokumen sebagai dasar dari Program dan kegiatan Satker selama satu tahun, dokumen tersebut berupa Rincian dan Kerangka Acuan Kerja Tahun 2015 yang telah di sesuaikan dengan Matrik Pagu Anggaran yang telah di Alokasikan kepada masing-masing Pengadilan, Satker harus dengan baik merencanakan kebutuhan untuk tahun depan dengan memperhitungkan sistem jangka menengah dan panjang dari program yang akan direncanakan.

 Program Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI untuk tahun anggaran kedepan menghimbau, menekankan, dan menitik beratkan kepada penggunaan anggaran yang diminimalisirkan agar pada setiap Kegiatan Operasional, non Operasional untuk membatasi kebutuhan guna menghemat penggunaan Belanja Barang baik itu Operasional maupun Non Operasional dengan membatasi perjalanan yang tidak terarah, membatasi biaya-biaya rapat, membatasi honorarium kegiatan, untuk sektor Belanja Modal harus membatasi pembangunan, rehab gedung, pembelian kendaraan, membatasi pengadaan tanah kantor, rumah dinas/mess, bagi setiap Satker yang sudah ada dan masih dalam kondisi baik sangat-sangat di larang untuk mengusulkannya, serta memperhitungkan jasa penggunaan listrik, telepon agar tidak berlebihan dalam hal penggunaan ataupun kekurangan stok/pagu mata anggaran Langganan Daya dan Jasa, dan untuk sistem aplikasi baik itu program, output, suboutput, komponen, akun mata anggaran harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sedangkan untuk hal penggunaan belanja pegawai yakni dalam tunjangan Remonerasi masih dalam pembahasan yang tidak kunjung teratasi, serta sistem aplikasi RKA-K/L dari Departemen Keuangan yang selalu terlambat dalam update database untuk perhitungan persentasi kenaikan gaji, uang makan, tunj. Fungsional, tunj. Struktural, tunj. anak/istri sehingga pagu belanja pegawai selalu dalam kondisi minus (Pagu Minus) diakhir tahun, faktor penempatan hakim dan pegawai di masing-masing unit satuan kerja yang tidak terkoordinasi.

Untuk Tahun 2015 Badan Peradilan Agama (Badilag) mengedepankan pada Pelayanan Publik dan Bantuan kepada masyarakat dalam Program Peningkatan Manajemen Peradilan, yang bersasaran Penyelesaian Putusan, Penyelesaian Perkara Tepat Waktu, Pelayanan Pos Bantuan Hukum, Pelayanan Sidang yang membantu masyarakat dalam radius/ jarak lokasi tempat persidangan yang ditempuh dengan diadakannya Sidang Diluar Gedung Pengadilan, Manajemen Organisasi, SDM dan Anggaran Peningkatan Kualitas SDM, Pengawasan Internal dengan Indikator Kerja Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara, Peningkatan Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara, Peningkatan Akses Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.

Dalam kegiatan program rencana dan anggaran berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pelayanan tahun 2013 yang lalu untuk menuju perbaikan pelayanan lembaga peradilan. Penyusunan Rencana program dan kegiatan yang termuat pada Rencana Kerja Pemerintah harus bersifat terukur (measurable) dan dapat dilaksanakan (workable) serta memperhitungkan ketersediaan anggaran untuk tahun 2015.

Tujuan tersusunnya program kegiatan tahun 2015 di lingkungan Peradilan secara profesional, transparan dan akuntabel. Di dalam menyusun Rencana Program/Kegiatan dan Anggaran agar mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang Perencanaan Program dan Anggaran.

Didalam surat edaran juga memberikan peringatan kepada seluruh satker harus memperhatikan beberapa hal antara lain:
Rencana program/kegiatan dan anggaran yang disusun harus berpedoman pada RPJM, Renstra, Rencana Kerja, Tugas dan Fungsi, dengan memperhatikan pada pagu anggaran yang telah diberikan pada setiap Output kegiatan di matrik tersebut Usulan Rencana program dan anggaran dengan memperhatikan prioritas utama. Rencana Program/kegiatan yang diusulkan harus memperhatikan sistem penganggaran yang dituangkan kedalam aplikasi untuk menjadi lembaran kertas kerja yang akan ditelaah/direviu pada tahun 2014 ini.

Buat komentar

Kode keamanan
Refresh

  1. PENGADUAN
  2. BANTUAN HUKUM
  3. PERMOHONAN INFORMASI
  4. STANDAR PELAYANAN
  5. DIREKTORI PUTUSAN BANDING

   Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)


 

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 


 


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah  menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.