1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

PTA BANDARLAMPUNG GELAR PELANTIKAN PIMPINAN DAN PEJABAT PENGADILAN AGAMA BARU DI HOTEL NOVOTEL LAMPUNG

PTA BANDARLAMPUNG GELAR PELANTIKAN PIMPINAN DAN PEJABAT PENGADILAN AGAMA BARU DI HOTEL NOVOTEL LAMPUNG

Bandarlampung, 26 Oktober 2018.

Bertempat di ballroom hotel Novotel Bandarlampung, Jum’at 26 Oktober 2018 sebanyak 64 Pimpinan, Hakim dan pejabat baik kepaniteraan maupun keseketariatan 5 Pengadilan Agamabarudilantikbersama, 64 Pimpinan, Hakim dan pejabatitutediridari 5 orang Wakil, 9 orang Hakim, 20 Pejabat Keseketariatan dan 29 Pejabat Kepaniteraan.Kelima Pengadilan Agama baru yang dimaksud yakni Pengadilan Agama Gedongtataan, Pengadilan Agama Pringsewu, Pengadilan Agama Mesuji, Pengadilan Agama Tulan... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

PTA BANDARLAMPUNG BEKERJASAMA DENGAN TIM PELAKSANA KEGIATAN MAHKAMAH AGUNG GELAR SOSIALISASI PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016

 

Bukit Randu, 15 Oktober 2018

Dengan pertimbangan bahwa perkembangan Hubungan hukum di masyarakat dalam bidang ekonomi, khususnya dalam bidang perjanjian yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah mengalami perkembangan yang signifikan maka Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung bekerjasama dengan Tim Pelaksana Kegiatan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan sosialisasi Perma Nomor 14 Tahun 2014 Tahun 2016 Tentang Tata cara penyelesaian Ekonomi Syariah. Tepat pukul 08... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Upacara Peringatan Hari Pancasila di PTA Bandarlampung

Upacara Peringatan Hari Pancasila di PTA Bandarlampung
Bandarlampung, 1 Oktober 2018, berbeda dari hari senin biasanya, hari senin kali ini dilaksanakan apel pagi bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1208/SEK/HM.01.2/2018 tanggal 26 September 2018 maka Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2018.
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Kemeriahan HUT Dharmayuktikarini di Provinsi Lampung

Kemeriahan HUT Dharmayuktikarini di Provinsi Lampung

Bandarlampung, selasa 26 September 2018, Hari ulang tahun Dharmayuktikarini ke 16 perayaannya dimulai hari ini dengan perlombaan senam SKJ Dharmayuktikarini 2014 yang diikuti oleh seluruh cabang di wilayah Lampung. Pembukaan diawali dengan senam bersama gemofamire.

Dari Laporan Ketua Panitia pelaksan yang disampaiiikan dalam  acara pembukaan Lomba senam ini diketahui bahwa sumber dana penyelenggaraan ini adalah sumbangan dari relawan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung,  Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Kas Daerah, dan Sumba... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Informasi Pengadilan Yang Anda Butuhkan


Bisa Diperoleh Dalam Waktu 1 Hari*
dengan biaya Terjangkau!!
(*) Apabila Permohonan diajukan melalui prosedur khusus

 

 

Prosedur Khusus
1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misalnya : sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau Pengadilan Lain);
3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan atau
4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan dapat dilakukan dengan mudah.

 


Prosedur Biasa
1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
2. Informasi yang diminta bervolume besar;
3. Informasi yang diminta belum tersedia; dan
4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.

 


Biaya Perolehan Informasi
1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon;
2. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan;
3. Terdiri Atas :
-  Biaya penggandaan (ex. Fotocopy) Informasi;
-  Biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
4. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan); dan
5. Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

 

  1. PENGADUAN
  2. BANTUAN HUKUM
  3. PERMOHONAN INFORMASI
  4. STANDAR PELAYANAN
  5. DIREKTORI PUTUSAN BANDING

   Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)


 

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 


 


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah  menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.