1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Deklarasi SAPM PTA Lampung

Deklarasi SAPM PTA Lampung

PTA Bandar Lampung, Siap Implementasi SAPM Tingkat Banding

www.pta-bandarlampung.go.id

Sejak bergulirnya program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) khususnya dilingkungan Pengadilan Agama, sangat terasa perubahan mendasar dalam hal budaya kerja utamanya dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa Pengadilan Agama semakin mengalami peningkatan, oleh karena  sistem SAPM sangat baik sehingga harus diimplementasikan di Pengadilan Tinggi Bandar Lampung, demikian dikatakan Drs. H. Endang Ali Ma’sum... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

PTA BANDAR LAMPUNG GELAR RAKOR DI PA METRO

PTA BANDAR LAMPUNG GELAR RAKOR DI PA METRO


pta-badarlampung.go.id | Metro, 16 Maret 2018


Rapat koordinasi Panitera dan Bidang Kesekretariatan yang sedianya diadakan di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, kali ini diselenggarakan di Pengadilan Agama Metro. Hal ini bukan tanpa alasan ada beberapa alasan mengapa kegiatan ini akihrnya diselenggarakan di Pengadilan Agama Metro. Selain menghindari kejenuhan, diharapkan pata peserta yang tidak lain adalah Sekretaris, Panitera dan para Kasubag sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dapat menjadikan gedung kantor baru Pengadilan Agama Metro sebagai acuan ketika melakukan renovasi ataupun perubahan gedung kantor baru.

Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

KPN MAKMUR PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG MENGGELAR RAT TAHUN BUKU 2017

KPN MAKMUR PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG MENGGELAR RAT TAHUN BUKU 2017


pta-bandarlampung.go.id | Bandar Lampung
Rapat Aggota Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Makmur menggelar RAT Tahun Buku 2017 dengan tema : “Dengan semangat pengabdian dan kemandirian dalam rangka mengingkatkan kesejahteraan anggota” akhirnya berhasil digelar pada Rabu, 14 Maret 2018.

Penyelanggaraan Rapat Anggota Tahunan ini adalah bentuk pelaksanaan dari amanat UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Pasal 22 Ayat 1 dimana forum ini merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Di dalam forum inilah semua kebijakan dan program kerja di tahun 2018 dapat ditentukan berdasarkan evaluasi kinerja petugas tahun... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

RAPAT KOORDINASI PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PTA BANDARLAMPUNG

RAPAT KOORDINASI PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PTA BANDARLAMPUNG


 

pta-bandarlampung.go.id | Bandarlampung
Hari Rabu tanggal 7 maret 2018 tepat pukul 13.00, bertempat di Aula Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, diadakan rapat koordinasi Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama sewilayah PTA Bandarlampung.

Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung Bapak Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.. Pada kesempatan tersebut beliau menjabarkan poin-poin pembinaan yang disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Acara Rapat Pleno Laporan Tahunan  Mahkamah Agung Republik Indon... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

KPTA Bandar Lampung Lantik Dua Ketua PA

KPTA Bandar Lampung Lantik Dua Ketua PA

pta-bandarlampung.go.id| Bandar Lampung


Ada yang berbeda di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pagi ini (7/3/2018), selain parkiran kendaraan yang terlihat lebih padat dari hari biasanya, ada beberapa papan bunga ucapan selamat untuk kedua ketua pengadilan agama yang akan dilantik pagi ini.


Adapun orang yang berbahagia pagi ini adalah Drs. H. Asrori, S.H., M.H. (semula Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Kelas  I.B menjadi Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Kelas I.B) dan H. Zumrowi, S.Ag. (semula Wakil... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Si LARA hadir di “Kampung Hukum” Jakarta Convention Center

Si LARA hadir di “Kampung Hukum” Jakarta Convention Center

Si LARA hadir di “Kampung Hukum” Jakarta Convention Center

www.pta-bandarlampung.go.id

Kamis, 1 Maret 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Laporan Tahunan di Jakarta Convention Center yang dihadiri oleh Presiden RI, Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pimpinan dan Hakim Agung Mahkamah Agung RI, Duta Besar negara sahabat, Ketua Pengadilan Tingkat Banding empat lingkungan Peradilan, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama empat lingkungan Peradilan di ibukota P... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

UPGRADING PETUGAS MEJA INFORMASI, MEJA I DAN MEJA III

UPGRADING  PETUGAS MEJA INFORMASI, MEJA I DAN MEJA III

pta-bandarlampung.go.id | Bandar Lampung

Kegiatan yang mengusung tema “Dengan  upgrading  Meja  Informasi, Meja I dan Meja III kita tingkatkan  pelayanan  prima  dalam  memperkokoh  program  SAPM menuju  Peradilan  yang  Agung “ diselenggarakan di Arnes Central Hotel, pada hari senin dan selasa tanggal 19-20 Pebruari 2018.


 

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar menjadi salah satu motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus memberikan bekal... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

"HUT PTA Bandar Lampung Ke-25 Tahun Berlangsung Sukses"

Bandar Lampung | www.pta-bandarlampung.go.id

Tepat pada tanggal, 8 Februari Tahun 2018 dijadikan Momentum Hari Ulang Tahun PTA Bandar Lampung Tahun 2018 Genap sudah Instansi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berusia 25 Tahun, Hari minggu tanggal 11 Februari 2018, perhelatan H.U.T PTA Bandar Lampung dirayakan dengan support dukungan para pihak, 

dengan Motto:  " Kita Sukseskan Program SAPM Menuju Peradilan Indonesia yang Agung dan Modern"... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)

  1. Disampaikan secara Tertulis
    1. Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor;
    2. Pelapor dianjurkan untuk menggunakan fonnulir khusus untuk menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian. pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap akan diterima dapat ditindaklanjuti;
    3. Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan menulis, petugas Mahkamah Agung atau Pengadilan akan membantu menuangkan Pengaduan yang ingin disampaikan Pelapor secara tertulis dalam formulir khusus pengaduan.
  1. Menyebutkan Informasi yang jelas
  1. Untuk mempermudah penanganan dan tindak lanjut terhadap pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat menyebutkan secara jelas informasi mengenai:
    1. Identitas Aparat yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau pengadilan tempat Terlapor bertugas;
    2. Perbuatan yang dilaporkan;
    3. Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara; dan
    4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan Pelapor.
  2. Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung.
  1. Tata Cara Pengiriman
  1. Pengaduan ditujukan kepada:
  1. Ketua atau Wakil Ketua pada Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di mana Terlapor bertugas; atau
  2. Ketua Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan.
  1. Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut.
Attachments:
Download this file (SK-KMA_076_KMA_SK_VI_2009_tentang_penanganan_pengaduan.pdf)SK KMA No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan [ ] 741 kB

 

  1. PENGADUAN
  2. BANTUAN HUKUM
  3. PERMOHONAN INFORMASI
  4. STANDAR PELAYANAN
  5. DIREKTORI PUTUSAN BANDING

   Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)


 

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 


 


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah  menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.