1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Persiapan Penilaian KI 2018

Persiapan Penilaian KI 2018

PTA Lampung Siapkan Penilaian Keterbukaan Informasi Tahun 2018

www.pta-bandarlampung.go.id

Setelah suskes diganjar predikat A Excellent pada program Akreditasi Penjaminan Mutu Mahkamah Agung Tahun 2018 yang diserahkan di Balik Papan (13/7) lalu, Pengadilan Tingi Agama Bandar Lampung  melanjutkan persiapan penilaian Keterbukaan Informasi Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provins... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Pendalaman materi SAPM

Pendalaman materi SAPM

Pasca Implementasi SAPM edisi I 2018,

PTA Bandar Lampung Langsung Tancap Gas

www.pta-bandarlampung.go.id

Setelah perhelatan penyerahan Sertifikat SAPM edisi I Tahun 2018 selesai dilaksanakan di Balik Papan (13/7) lalu,  Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung langsung tancap gas dengan mengundang aparatur yang dipandang potensial untuk dijadikan sebagai duta SAP... Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

DHARMAYUKTIKARINI CABANG LAMPUNG SERAHKAN BEASISWA BDBS UNTUK 40 PUTRA PUTRI WARGA PERADILAN.

DHARMAYUKTIKARINI CABANG LAMPUNG SERAHKAN BEASISWA BDBS  UNTUK 40 PUTRA PUTRI WARGA PERADILAN.
Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id
 
Alhamdulilah, acara penyerahan Beasiswa BDBS tahun2018 telah selesai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 bertempat di aula PTA Bandarlampung. 40 ( empat puluh ) putra putri warga peradilan yang terdiri dari 10 siswa TK, 21 siswa SD, 4 siswa SMP, 3 siswa SMA dan 2orang  mahasiswa menerima beasiswa BDBS ini dengan suka cita.
Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

Raih A Excellent PTA Bandar Lampung, ini awal bukan akhir.

Raih A Excellent PTA Bandar Lampung, ini awal bukan akhir.

Balikpapan | pta-bandarlampung.go.id

13 Juli 2018, tepat pukul 13.30 WIB, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menyerahkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) kepada beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di empat peradilan di bawah Mahkamah Agung RI.

Kunjungi dan Baca Selengkapnya..

PTA Bandar Lampung, Siap Implementasi SAPM Tingkat Banding

www.pta-bandarlampung.go.id

Sejak bergulirnya program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) khususnya dilingkungan Pengadilan Agama, sangat terasa perubahan mendasar dalam hal budaya kerja utamanya dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa Pengadilan Agama semakin mengalami peningkatan, oleh karena  sistem SAPM sangat baik sehingga harus diimplementasikan di Pengadilan Tinggi Bandar Lampung, demikian dikatakan Drs. H. Endang Ali Ma’sum, SH,MH selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada acara Deklarasi Implementasi SAPM Tingkat Banding Tahun 2018 yang dilaksanakan dihalaman Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Rabu (4/4/2018).

Deklarasi ini dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung ditandai dengan penandatanganan komitmen seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan sesi photo bersama.

 

Dr. H. Syahril, SH,MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung mengatakan bahwa walaupun secara formal Pedoman SAPM Tingkat Banding belum diterbitkan Ditjen Badilag, namun tidak ada salahnya untuk mengadopsi Pedoman SAPM Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik tugas dan fungsi Pengadilan Tingkat Banding.

Pada kesempatan yang sama H. A.Yakin Karim, SH,MH selaku Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menyampaikan bahwa semangat pimpinan puncak dalam hal ini Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung harus disambut baik, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mendukung program ini. Konsep SAPM adalah peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder, melalui implementasi SAPM kinerja aparatur dapat diukur dengan jelas melalui  secara terus menerus dilakukan monitoring sehingga dengan mudah mengetahui kendala dan mengantisipasi risiko-risiko yang akan dihadapi, tambah H. A. Yakin Karim yang juga terlibat langsung dalam asesmen SAPM jilid I.

Arief Hidayat selaku Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang juga salah satu asesor Komite SAPM Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah menambahkan bahwa keinginan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung untuk segera implementasi SAPM di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidaklah sulit, walaupun belum ada pedoman standar SAPM untuk tingkat banding, implementasi sistemnya dapat mengadopsi dari Pedoman SAPM untuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iah yang disesuaikan dengan kondisi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, yang membanggakan adalah momentum deklarasi SAPM ini merupakan yang pertama implementasi SAPM untuk tingkat banding,  semangat pimpinan hendaknya dijadikan suplemen untuk seluruh aparatur berkomitmen implementasi SAPM di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung,  tambah Arief Hidayat. (ahid).

 

Komentar  

#3 Rifai Kamis, 05 April 2018
Bismillah, yuk! kita harus mulai menstandarkan semua tusi masing2 dengan SAPM ..
#2 Arief Kamis, 05 April 2018
Siap dan terimakasih pak LAHATI, atas atensi dan support bapak dalam program nasional SAPM ini....

semoga kita semua dapat melaksanakannya dengan baik
#1 LAHATI. PTA. MALUT Rabu, 04 April 2018
Maju trs pak Arief pantang nyerah kami sangat mengafresiasi bpk sekaku assesor SAPM dan insya allah kami pta. Maluku utara nyusul bapak .... maju tetus trs pak

Buat komentar

Kode keamanan
Refresh

  1. PENGADUAN
  2. BANTUAN HUKUM
  3. PERMOHONAN INFORMASI
  4. STANDAR PELAYANAN
  5. DIREKTORI PUTUSAN BANDING

   Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan  Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

(Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan)


 

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 


 


Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah  menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.