Songsong Integrasi 2027, Urgensi Desentralisasi Pengadilan Pajak Bagi Aksesibilitas Keadilan

Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id

Integrasi penuh Pengadilan Pajak ke dalam struktur Mahkamah Agung pada tahun 2027 mendatang memerlukan langkah nyata untuk memutus kendala aksesibilitas keadilan yang selama ini berpusat di Jakarta. Mengingat sektor perpajakan menyumbang hampir 90 persen APBN, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Universitas Lampung menggelar Uji Publik dan Diseminasi Hasil Penyusunan Rekomendasi Kebijakan bertema "Desentralisasi Pengadilan Pajak: Menuju Pengadilan yang Independen dan Aksesibel" pada Rabu, 4 November 2026 bertepatan dengan 24 Jumadil Awal 1448 Hijriyah di Aula Fakultas Hukum Universitas Lampung. Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Dr. Drs. H. Dudung, S.H., M.H., bersama jajaran Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai bentuk dukungan penuh terhadap pemerataan akses keadilan bagi masyarakat di daerah.

Kegiatan bernilai strategis yang lahir dari kolaborasi antara Badan Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Lampung ini menghadirkan jajaran tokoh kunci peradilan nasional. Hadir dalam forum tersebut antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara daring, Plt. Kepala Badan Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H., yang bertindak sebagai narasumber, serta Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Turut hadir pula para Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran pimpinan Universitas Lampung.

Dalam pemaparannya, para narasumber menegaskan bahwa pengalihan dan integrasi Pengadilan Pajak di bawah naungan Mahkamah Agung bukan sebatas peralihan administrasi atau fisik kelembagaan semata. Lebih dari itu, langkah ini merupakan bentuk pemenuhan keadilan hukum secara substantif dan menyeluruh bagi masyarakat pencari keadilan di seluruh pelosok tanah air.

Sebagai tulang punggung penerimaan negara yang menopang hampir 90 persen APBN, sektor perpajakan membutuhkan dukungan komprehensif dari seluruh elemen bangsa. Namun, kontribusi besar masyarakat tersebut harus berbanding lurus dengan kemudahan jaminan hak-hak hukum mereka. Ketika problematika atau sengketa perpajakan muncul, masyarakat berhak mendapatkan keterjangkauan akses keadilan yang adil dan transparan.

Selama ini, kedudukan Pengadilan Pajak hanya berada di satu tempat, yaitu di Ibu Kota Negara (Jakarta) sebagai satu-satunya Pengadilan Pajak di Indonesia. Kondisi geografis ini menjadi hambatan nyata bagi masyarakat maupun pelaku usaha di daerah yang ingin memperjuangkan hak hukumnya. Melalui kajian mendalam ini, pihak Mahkamah Agung bersama Fakultas Hukum Universitas Lampung memetakan secara cermat apakah minimnya pengajuan sengketa pajak dari daerah murni disebabkan oleh kendala jarak fisik, ataukah memang tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak yang sudah sangat tinggi.

Seluruh masukan dari forum uji publik ini dirumuskan secara komprehensif untuk diserahkan sebagai rekomendasi kebijakan resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Langkah desentralisasi ini juga dipastikan akan diikuti dengan penyesuaian hukum acara sengketa pajak serta akselerasi digitalisasi peradilan melalui sistem peradilan elektronik. Melalui sinergi ini, Mahkamah Agung berkomitmen membantu negara mengoptimalkan penerimaan pajak sekaligus memastikan seluruh masyarakat daerah dapat mengakses keadilan secara mudah, independen, dan inklusif. (Humas.PTA.BDL)