Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam menjaga kualitas pelayanan peradilan di wilayah hukum Provinsi Lampung. Melalui Tim Pengawasan Reguler, PTA Bandar Lampung resmi merampungkan kegiatan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama (PA) Blambangan Umpu yang berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 19 hingga 21 Agustus 2026. Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Hakim Tinggi PTA Bandar Lampung, H. Akhmad Junedi, S.H.,

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemeriksaan secara komprehensif dan mendalam terhadap berbagai lini operasional pengadilan. Ruang lingkup pengawasan mencakup lima aspek utama, yaitu Manajemen Peradilan secara umum, tertib Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan yang akuntabel, tata kelola Administrasi Kesekretariatan, serta Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan hasil evaluasi lapangan, Tim Pengawas menilai bahwa secara umum penyelenggaraan administrasi dan pelayanan di PA Blambangan Umpu telah berjalan dengan baik serta memenuhi standar yang ditetapkan. Kendati demikian, tim tetap mencatat sejumlah catatan penting yang memerlukan perhatian khusus. Beberapa temuan krusial yang menjadi sorotan meliputi perlunya optimalisasi ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi perkara di sistem peradilan, peningkatan kerapian serta tertib arsip dokumen persidangan, serta penguatan pengawasan melekat oleh unsur pimpinan.

Menanggapi hasil pengawasan tersebut, Tim Pengawas menegaskan pentingnya respons cepat dari seluruh Aparatur PA Blambangan Umpu. Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai diharapkan segera menyusun langkah-langkah konkret guna menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelaksanaan Pengawasan Reguler ini diharapkan tidak hanya sekadar menjadi kegiatan administratif tahunan, tetapi benar-benar menjadi katalisator bagi PA Blambangan Umpu untuk terus berbenah. Dengan sinergi yang kuat, tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel akan semakin terwujud, sehingga visi memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dapat tercapai secara optimal. (Humas.PTA.BDL)