Bedah Masa Depan Peradilan, PTA Bandar Lampung Ikuti Seminar Nasional Ekonomi Syariah di Era Digital

Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id

Dalam upaya meningkatkan kompetensi serta merespons dinamika hukum ekonomi syariah di era digital, Pimpinan dan Aparatur Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung mengikuti kegiatan Seminar Nasional dan Call for Papers secara daring pada Jumat, 21 Agustus 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Universitas Islam Indonesia (UII) untuk membedah tantangan serta peluang kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

Seminar yang mengangkat tema Arah Baru Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Era Digital: Dinamika Kewenangan Peradilan Agama dan Prospek Peradilan Niaga Syariah ini menghadirkan Narasumber Utama yang berkompeten di bidangnya, yaitu Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., dan Guru Besar Fakultas Ilmu Agama Islam UII, Prof. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. Seluruh tenaga teknis di lingkungan PTA Bandar Lampung mengikuti jalannya kegiatan dengan khidmat dari ruang media center masing-masing.

Materi yang dibahas dalam kegiatan ini sangat komprehensif, mencakup tinjauan sosio-historis dan yuridis terkait gagasan pembentukan Peradilan Niaga Syariah di Indonesia. Para Narasumber memaparkan analisis mendalam mengenai peta kompetensi absolut Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, termasuk persoalan krusial di bidang kepailitan lembaga keuangan syariah yang selama ini sering beririsan dengan kompetensi Pengadilan Niaga umum.

Selain itu, diskusi juga menyoroti berbagai masalah mendasar yang menuntut perhatian serius dari seluruh jajaran Peradilan Agama. Beberapa poin penting yang dikemukakan meliputi kesiapan sumber daya manusia Hakim dalam menangani sengketa ekonomi syariah yang semakin kompleks, urgensi penguatan perangkat hukum formil yang sinkron dengan hukum materiil Islam, serta tantangan dalam menjaga asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Para peserta diajak untuk mempertimbangkan perspektif mengenai perlunya standarisasi sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah agar putusan yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan perlindungan yang kuat bagi para pihak yang bersengketa.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah pertukaran gagasan teoritis, tetapi juga menjadi sarana strategis bagi Aparatur PTA Bandar Lampung untuk memperbarui wawasan hukum di tengah pesatnya transformasi digital. Keikutsertaan aktif dalam seminar ini menegaskan komitmen PTA Bandar Lampung dalam mempersiapkan diri menghadapi tantangan peradilan masa depan, terutama dalam mewujudkan tata kelola peradilan yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi. Diharapkan, pemahaman yang diperoleh dari seminar ini dapat diaplikasikan dalam praktik penyelenggaraan peradilan guna memberikan layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Provinsi Lampung. (Humas.PTA.BDL)