Penguatan Akuntabilitas Birokrasi, PTA Bandar Lampung Gelar Rapat Koordinasi Tim ZI Area II

Bandar Lampung | pta-bandarlampung.go.id

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penataan tatalaksana merupakan fondasi utama dalam akselerasi reformasi birokrasi di lingkungan peradilan. Komitmen tersebut terus dibuktikan secara nyata oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung melalui penyelenggaraan Rapat Tim Monitoring dan Evaluasi Area II (Penataan Tata Laksana) Zona Integritas. Kegiatan strategis ini dilaksanakan pada hari Rabu, 30 September 2026 Masehi, bertepatan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriyah.  

Rapat penting ini dipimpin secara langsung oleh Panitera PTA Bandar Lampung, Umi Salamah Tatroman, S.H., M.H., selaku Koordinator Area II Penataan Tata Laksana, serta dihadiri oleh seluruh anggota tim monitoring dan evaluasi. Kehadiran pimpinan dalam forum strategis ini menegaskan urgensi pengawasan berkala guna mengukur capaian kinerja, menyelaraskan langkah operasional, serta memastikan efektivitas pelaksanaan program kerja pada tiga pilar utama Area II, yakni Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Keterbukaan Informasi Publik.  

Dalam arahannya, Koordinator Area II membuka ruang diskusi interaktif bagi seluruh anggota tim untuk mengidentifikasi capaian serta mengevaluasi langkah strategis yang dijalankan di lapangan. Pembahasan mendalam dalam rapat tersebut mencakup tiga fokus utama yang menjadi indikator keberhasilan penataan tata laksana instansi.  

Aspek penataan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi salah satu sorotan utama dalam pertemuan ini. Tim melaporkan bahwa proses reviu SOP telah selesai dilaksanakan secara komprehensif oleh Tim Review SOP dan telah mendapatkan pengesahan melalui tanda tangan Sekretaris Mahkamah Agung. Dokumen resmi tersebut telah diserahkan kepada Tim Zona Integritas Area II pada hari Selasa, 29 September 2026. Seluruh dokumen SOP yang mencakup Bidang Kepaniteraan, Kesekretariatan, hingga Pelayanan Publik kini memasuki tahap lanjutan, yakni pengunggahan berkas secara berkala ke dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI). Langkah ini diambil guna memastikan seluruh Standar Operasional Prosedur berjalan selaras dengan regulasi nasional dan mampu memberikan kepastian hukum serta efisiensi kerja.  

Perkembangan transformasi digital di lingkungan PTA Bandar Lampung juga menunjukkan progres yang sangat signifikan. Evaluasi sistem digital mencatat pencapaian utilisasi aplikasi internal yang masif hingga triwulan III tahun 2026. Aplikasi E-Sahrudin tercatat telah dimanfaatkan oleh 790 pengguna di seluruh wilayah hukum PTA Bandar Lampung, memperlihatkan tingginya adopsi teknologi oleh Aparatur Peradilan. Selain itu, efisiensi birokrasi internal turut didukung oleh penggunaan Aplikasi Rapat yang telah mencatatkan frekuensi pemanfaatan sebanyak 106 kali, serta Aplikasi Cuti yang telah memproses sebanyak 293 pengajuan cuti secara elektronik. Dalam bidang Tata Naskah Dinas Elektronik, meskipun sempat disosialisasikan pada bulan Agustus lalu dan saat ini sedang dalam tahap pemeliharaan sistem (maintenance), komitmen integrasi digital terus dijaga agar pelayanan administrasi tetap prima.  

Sektor keterbukaan informasi dan kehumasan turut mendemonstrasikan penetrasi digital yang luas dalam menjangkau masyarakat. PTA Bandar Lampung secara aktif menyebarluaskan informasi tugas pokok dan fungsi peradilan melalui website resmi, pemanfaatan kanal YouTube, serta platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Kehadiran program Justicia TV juga menjadi terobosan strategis dalam menyajikan informasi kedinasan yang edukatif dan transparan. Guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, rapat turut membahas pembaruan berkala pada layar media informasi (TV Media) serta peningkatan kelengkapan brosur fisik maupun digital di area Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).  

Melalui forum monitoring dan evaluasi ini, seluruh jajaran Area II menyatakan komitmen penuh untuk segera menindaklanjuti seluruh agenda dan target kerja yang telah disepakati, termasuk percepatan pengunggahan data dukung LKE PMPZI serta validasi berkelanjutan terhadap informasi publik.  

Penyelenggaraan rapat koordinasi ini mencerminkan keseriusan dan konsistensi PTA Bandar Lampung dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern, terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Provinsi Lampung. (Humas.PTA.BDL)